- VIVA.co.id/ Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menggunakan sistem voucher pengganti beras miskin (raskin) bagi warga yang kurang mampu, tahun depan.
Penggunaan voucher itu merupakan ide pemerintah pusat. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi uji coba sistem itu.
Menurut Djarot, penggunaan voucher tersebut dinilai lebih efektif daripada sekadar memberikan raskin. Apalagi, selama ini raskin identik dengan beras kualitas rendah.
"Kami jengkel, raskin itu identik dengan beras yang tidak layak dikonsumsi. Beras plus lauk pauknya. Raskin kan begitu ya, lauk pauknya apa? Ya kutunya itu. Kami tidak ingin warga miskin itu mendapatkan beras seperti itu, diganti dengan voucher" kata Djarot, usai menggelar rapat dengan Tim Media Ketahanan Pangan di Balai Kota, Jakarta, Rabu 28 September 2016.
Dengan voucher tersebut, kata Djarot, warga kurang mampu akan mendapat dana sekitar Rp110 ribu. Namun voucher itu tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gandum, dan sagu, melalui transaksi elektronik.
"Nanti pemerintah pusat menunjuk dua bank untuk mengeluarkan voucher dan bank akan mencari pedagang untuk tempat pemakaiannya," katanya.
Mantan wali kota Blitar itu menambahkan, penggunaan voucher dengan sistem elektronik itu juga akan memudahkan pemerintah mendata dan mengawasi, agar voucher itu tidak disalahgunakan.
Selain itu, voucher juga membantu masyarakat miskin untuk mempunyai akses terhadap beras yang lebih baik. (ase)
