- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membubarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administratif Kepulauan Seribu.
Dia menilai, dana ratusan miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI setiap tahun untuk pengelolaan Kepulauan Seribu, merupakan pemborosan.
"Ngabisin berapa di sini (dana pengelolaan wilayah dari APBD) Rp400 miliar setahun," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat berdialog dengan warga di Pulau Pramuka, Selasa, 27 September 2016.
Menurut Ahok, dana lebih baik disalurkan langsung ke masyarakat Kepulauan Seribu. Sementara administrasi pemerintahan ditangani langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ahok mengemukakan, jumlah penduduk Kepulauan Seribu tidak terlalu banyak. Wilayah Kepulauan Seribu dianggap tidak perlu dikelola pemerintahan sendiri. "Mendingan gua kasih mentahnya saja (APBD) ke orang Kepulauan Seribu," ujarnya.
Namun, menurut Ahok, wacana itu tak bisa serta merta dilaksanakan. Meski dia kepala daerah di Jakarta, ia tak memiliki kewenangan itu.
Ahok meminta anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fayakhun Andriadi yang mengiringinya mencatat ide itu. DPR bisa mengubah aturan perundang-undangan tentang Pemerintahan di DKI Jakarta.
Pemkab Kepulauan Seribu bisa dihapus jika besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas pembangunan yang dirasakan rakyat. "(Penduduk Kepulauan Seribu) cuma puluhan ribu orang, ngapain diurusin Bupati?" ujar Ahok.
