Ahok Tuding Romo Sandyawan Penghasut Warga Bukit Duri

Warga Bukit Duri menolak pembongkaran untuk normalisasi Kali Ciliwung
Sumber :
  • Anwar Sadat

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuding Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, sebagai orang yang terus mendorong warga untuk menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung. Namun begitu, Ahok enggan menerka motivasi Sandyawan.

DKI akan Bangun Penampungan Warga Bukit Duri

Menurut Ahok, sebelum kawasan Kampung Pulo, salah satu wilayah di bantaran Sungai Ciliwung juga ditertibkan pada Agustus 2015. Kemudian Sandyawan melalui Ciliwung Merdeka, menawarkan konsep penataan kawasan bantaran Sungai Ciliwung kepadanya.

"Sandyawan itu orang Kampung Pulo, bekas Romo (imam Katolik)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 14 September 2016.

Bukit Duri Digusur, Wali Kota: Tak Ada Perlawanan Warga

Meski demikian, Ahok mengatakan kalau warga Kampung Pulo menolak konsep Ciliwung Merdeka. Ahok mengklaim warga Kampung Pulo saat itu lebih setuju kawasan itu ditertibkan dari hunian liar supaya pemerintah bisa melakukan normalisasi kali.

"Warga Kampung Pulo udah tolak mereka (Sandyawan dan komunitas Ciliwung Merdeka)," ujar Ahok.

Hari Ini, Pemprov DKI Bongkar 335 Bangunan di Bukit Duri

Menurut Ahok, dalam rencana penertiban Bukit Duri, kawasan di seberang Kampung Pulo, Sandyawan dan komunitasnya juga melakukan upaya menghambat.

Sandyawan mengatasnamakan warga Bukit Duri dalam mengajukan gugatan berkelompok (class action) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pemerintah Provinsi DKI, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ketiganya adalah lembaga pemerintah pelaksana normalisasi.

Menurut Ahok, sama dengan yang dilakukan di Kampung Pulo, Ciliwung Merdeka juga memberi penawaran konsep penataan kawasan Bukit Duri kepada pemerintah. Ahok mempersilakan mereka menjalankan konsepnya.

Namun, menurut Ahok, warga Bukit Duri sendiri enggan jika lahan mereka yang ditertibkan, ditata dengan konsep yang diberikan Ciliwung Merdeka.

"Saya bilang mau enggak yang punya tanah (warga Bukit Duri) ngasih kuasa ke kamu (untuk) menata Bukit Duri? Dia enggak bisa datang," ujar Ahok.

Lagipula, Ahok beranggapan, akan tidak tepat jika pihak yang melakukan penataan adalah Ciliwung Merdeka. Ahok memperbolehkan mereka sekadar memberi konsep. Namun, keputusan penggunaan konsep dan pelaksanaan tindakan penataan, sepenuhnya ada di tangan pemerintah.

"Sekarang dia mau klaim lagi mau menata Bukit Duri. Emang itu tanahnya dia?" ujar Ahok.

 

Warga Bukit Duri Pindah ke Rusun

Warga Bukit Duri yang terkena relokasi untuk normalisasi kali Ciliwung, mulai pindah ke Rusun Rawa Bebek, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Hingga Rabu, 14 September 2016,  tercatat sudah ada 213 kepala keluarga (KK) yang telah menempati rusun di pinggir Kanal Banjir Timur tersebut.

"Total warga Bukit Duri yang saat ini sudah pindah sebanyak 213 KK," kata Kepala UPRS Rawa Bebek, Darnawati Sembiring.

Darnawati mengatakan, seluruh kepala keluarga tersebut mulai pindah secara bertahap. Dia juga mengklaim warga merasa betah dan sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Warga Bukit Duri yang sudah pindah ke Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur.

Ramlan (35 tahun), warga Bukit Duri, memilih pindah lebih awal karena sudah tidak memiliki pilihan lain. Para pengurus RT dan RW di wilayah Bukit Duri juga telah berusaha untuk bertahan, tetapi tetap tidak bisa.

"Saya sejak lahir sudah di Bukit Duri, pindah ke sini ya karena gak ada pilihan lain. Semenjak dikasih SP 2 saya langsung pindah saja. Karena sudah ada tempat juga, jadi langsung pindah," ujar Ramlan.

Pria yang menempati tower Cendrawasih tersebut juga mengatakan, ada beberapa kendala yang ia alami selama tinggal di rusun. Yaitu sulitnya mendapatkan transportasi umum.

"Memang sih ada busway tapi itu lambat, satu jam sekali baru masuk sini. Itu kan menyusahkan juga," ujarnya.

Warga lainnya di tower Cendrawasih, Nita (37),  mengatakan sejauh ini ia betah tinggal di rusun. Karena lingkungannya lebih rapi dan tertata.

"Betah-betah saja. Gak ada kendala. Di sini juga lebih rapi gak kaya di tempat sebelumnya (di Bukit Duri)," ujarnya.

Saat ini masih sebanyak 148 KK lagi yang belum pindah ke Rusun Rawa Bebek. Beberapa di antaranya ada yang sudah mengambil kunci dan segera pindah dan ada juga yang masih bertahan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya