- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Anggota Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi Saefullah merasa tidak ada yang salah dengan sikap Bamus yang sempat menyatakan harapan supaya Jakarta dipimpin Gubernur yang berasal dari suku Betawi.
Sikap itu ditunjukkan Bamus saat menyelenggarakan acara Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Agustus 2016.
Saefullah, yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, mengakui pihak yang memiliki wewenang untuk mengusung kandidat calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 salah satunya adalah partai politik.
"Bamus tidak punya hak menurut konstitusi," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Rabu, 7 September 2016.
Namun menurut Saefullah, tak ada yang salah jika Bamus Betawi ingin kalangan Betawi menjadi Gubernur DKI. Bamus sekadar berharap parpol tertarik mendukung kandidat Gubernur yang bisa diusulkan Bamus.
"Sekadar memberi masukan ke parpol, sah-sah saja," ujar Saefullah.
, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan rencana menghentikan pemberian dana hibah. Ahok, sapaan akrab Basuki, menilai Bamus Betawi telah berpolitik. Ia menganggap acara pada Minggu, 14 Agustus 2016 dijadikan ajang Bamus Betawi untuk bersikap rasis, mengajak warga Jakarta untuk hanya menjadikan kalangan Betawi sebagai pemimpin mereka.
Menurut Ahok, organisasi yang menunjukkan sikap rasis harus dibubarkan. Mereka melanggar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan dasar bagi setiap aktivitas di Indonesia.
"Makanya saya bilang Bamus Betawi tidak boleh lagi ada hibah karena mereka cuma main politik, bikin Lebaran Betawi pun menyebarkan pidato kebencian, unsur SARA," ujar Ahok Selasa, 6 September 2016.
