- Shintaloka Pradita Sicca - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengeluhkan kesulitannya dalam menangani musibah banjir di Jakarta. Menurutnya, banjir kerap disebabkan buruknya tata kota di Jakarta.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mencontohkan banjir yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Agustus 2016. Banjir disebabkan kawasan yang berdasar Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta merupakan kawasan resapan air, telah menjadi kawasan komersil.
Ahok menyebut kejadian serupa terjadi di beberapa kawasan di Jakarta.
"Barangnya (bangunan yang seharusnya tak didirikan) sudah jadi semua," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 29 Agustus 2016.
Ahok mengatakan, bersama mantan Gubernur DKI, Joko Widodo, langkah yang ia ambil untuk menyelesaikan persoalan, yaitu membuat ketegasan terkait aturan zonasi wilayah di Jakarta. Hal ini terwujud dalam disahkannya Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ).
Berbekal Perda yang mengatur wilayah di Jakarta dibagi ke sejumlah zona peruntukan, DKI melakukan penertiban terhadap kawasan yang peruntukannya salah, seperti jalur hijau Kalijodo yang dijadikan kawasan permukiman dan lokalisasi prostitusi.
Ahok mengatakan, strategi itu telah berhasil menekan jumlah kawasan yang tergenang banjir di Jakarta sejak tahun 2015 sampai 2016.
"Makanya jangan kritik-kritik kita (Pemerintah Provinsi DKI). Kita mau kerjain pelan-pelan. Sekarang (kawasan) yang udah enggak banjir banyak enggak? Banyak," ujar Ahok.
Menurut Ahok, banjir di kawasan Kemang juga bukan disebabkan buruknya infrastruktur penanggulangan banjir pemerintah. Berdasarkan laporan Dinas Tata Air DKI, banjir dikarenakan jebolnya tembok lima rumah warga yang didirikan tepat di pinggiran Kali Krukut.
Ketiadaan pompa di kawasan Kemang yang bentuknya cenderung cekung membuat banjir menjadi parah. "Coba kalau enggak jebol ini tembok, normal semua. Air pasti turun," ujar Ahok.
