- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, enggan menanggapi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait sejumlah persoalan yang tersisa usai penertiban kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Persoalan itu muncul setelah diadukan perwakilan warga.
Ahok menilai warga yang mengadu adalah mereka yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
"Lihat saja waktu kita masuk ke sana pakai polisi. Itu orang pada lari ke mana, karena mereka enggak pakai KTP DKI. Yang punya KTP DKI kita tawarin Rusun. Jadi yang laporkan itu yang mana. Pekerja-pekerja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 Agustus 2016.
Ahok meminta agar Komnas HAM untuk menelusuri kejadian yang sebenarnya, sebelum mengeluarkan rekomendasi. Apalagi terkait relokasi Kalijodo, yang memang melanggar tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi Komnas HAM gini aja, enggak usah cari-cari ribut sama saya lagi. Yang susah anak-anak kecil kerja di Angke, kerang hijau sudah keracunan, lu enggak pernah ngomong. Kalijodo itu gue rasa yang ngomong Komnas HAM itu dia belum lahir sudah ada Kalijodo," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Penggusuran Kalijodo, Hafid Abbas, mengatakan, setidaknya ada enam permasalahan yang paling mendesak yang dikeluhkan warga. Mulai dari penyediaan tempat tinggal warga yang digusur, hingga alokasi anggaran untuk penggusuran dan penataan kembali kawasan yang bersumber dari corporate social responsibility (CSR) pihak swasta.
(ren)
Djarot: Awasi Ketat Aliran Listrik di Kolong Tol
Pemda DKI akan tegas menindak hunian liar bila masih ada aktivitas.
