- VIVA.co.id/Danar Dono
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memiliki pandangan yang sama dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait adanya penolakan kedatangan Ahok untuk meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di rumah susun (rusun) Cipinang Besar Selatan (Cibesel), Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 23 Agustus 2016.
Djarot menganggap aksi penolakan dengan cara menggalang massa tidak tepat dilakukan. Menurutnya, bila massa yang tergabung dalam 'Forum Kecamatan Jatinegara' tidak menyukai gaya kepemimpinan Ahok, maka langkah yang tepat adalah tidak memilihnya pada Pilkada 2017 nanti.
"Kalau memang enggak suka, ya enggak usah dipilih saat Pilkada. Tidak perlu gelar-gelar aksi segala," ujar Djarot di Gedung Dinas Operasional DKI, Jakarta Pusat.
Meski demikian, Djarot mengatakan, berdasarkan laporan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jupan Royter, acara peresmian RPTRA yang dibangun menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Agung Podomoro Land (APL), tidak mengalami gangguan apapun.
"Info dari Kasatpol PP (acara) aman-aman saja, kondusif," ujar Djarot.
Djarot menilai, jika sampai terlaksana aksi demo menolak Ahok, terlalu berlebihan. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengimbau warga Jakarta tetap menjaga ketertiban saat melakukan aksi menyampaikan pendapatnya.
Djarot mengatakan, warga Jakarta lain yang memiliki pandangan serupa dengan Forum Kecamatan Jatinegara, tidak perlu melakukan aksi penolakan serupa.
"Lha wong Pak Gubernur cuma datang untuk peresmian kok. Pakai penolakan segala. Apa salahnya?," ujar Djarot.
Diberitakan sebelumnya, 'Forum Kecamatan Jatinegara' yang koordinatornya Ketua Rukun Warga (RW) 02 Bali Mester H. Anas, menyebarkan undangan penolakan kedatangan Ahok di Cibesel sejak Senin, 22 Agustus 2016. Ahok dianggap Gubernur arogan, sombong, tukang gusur, dan penindas rakyat.
Adanya ancaman keamanan membuat pihak keamanan menyiagakan tak kurang dari 660 personil gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI, serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Meski diwarnai ancaman keamanan, acara peresmian RPTRA tetap berlangsung lancar.
Ahok sendiri telah menyatakan hal yang menurutnya lebih tepat dilakukan jika warga tak menyukainya adalah memilih kandidat lain di Pilkada DKI 2017. Ahok menegaskan tak gentar dengan adanya ancaman seperti itu. Ia tengah melakukan tugasnya yang merupakan amanat konstitusi kepadanya.
"Kalau Anda mau ancam Ahok, silakan (secara) pribadi. Tapi saya ini Gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai Gubernur, silakan kirim calon melawan saya tanggal 15 Februari 2017 (Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017)," ujar Ahok di RPTRA Cibesel. (ase)
