Mendagri Tak Ambil Pusing Jika Ahok Tak Mau Cuti Pilkada
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memilih untuk tidak mengambul cuti pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Ahok tak ingin cuti dengan alasan dirinya ingin terus mengawasi pembahasan RAPBD 2017.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku, tidak ambil pusing atas keputusan tersebut. Namun Tjahjo mengatakan, dia hanya berpegang pada aturan yang ada.
"Terserah dia saja. Saya cuma berpegang pada aturan dan undang-undang yang ada. Dan juga sebagaimana pelaksanaan Pilkada tahun 2017," ujar Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 5 Agustus 2016
Menurut Tjahjo, Ahok bukan merupakan orang pertama yang tidak mengambil cuti ataupun mundur dalam masa kampanye Pilkada. Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara juga tidak mundur saat masa kampanye, selain itu, Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu juga tak menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan, meskipun tetap mengambil cuti
"Memang ada seperti Gubernur Sulteng, dia tidak mundur, tidak ada Plt. Pada saat kampanye, dia mengajukan cuti. Itu saja," ujar Tjahjo menambahkan.
Mendagri juga menekankan, Pilkada dan pembangunan daerah harus berjalan beriringan. Menurutnya, program yang ada di pusat dan daerah juga harus saling bersinergi.
Selain tak mengambil cuti, Ahok juga dikabarkan mengajukan judicial review terkait aturan wajib cuti saat kampanye. Terkait Hal tersebut, menurut Tjahjo itu adalah hak Ahok sebagai warga negara. Tapi Tjahjo mengingatkan, pemimpin semestinya menjalankan aturan yang ada.
"Soal dia mau mengajukan judicial review, itu hak sebagai warga negara. Tapi yang perlu diingat, pejabat negara itu tugasnya adalah melaksanakan keputusan UU. Toh UU yang membuat adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR."
(mus)
Ahok Dihadang Pendemo Saat Kampanye di Kebon Jeruk
Ahok sempat dievakuasi ke kantor Polsek Kebun Jeruk.
