Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI adalah pemerintah daerah yang rela dianggap salah oleh Presiden Joko Widodo supaya menjadi perhatian bagi pemda lain.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan Jokowi menjadikan DKI pemda pertama yang ditegur terlampau banyak menyimpan uangnya di bank dalam kesempatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis, 4 Agustus 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan Jokowi menjadikan DKI pemda pertama yang ditegur terlampau banyak menyimpan uangnya di bank dalam kesempatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis, 4 Agustus 2016.
Jokowi menyebut, uang yang tidak digulirkan mencapai Rp13,9 triliun. Padahal, Ahok mengatakan, Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI mengetahui, uang itu adalah dana aman. DKI tetap mengeluarkan biaya rutin yang setiap bulannya bisa mencapai Rp2,5 triliun.
"Presiden itu tahu enggak, dia mau kasih tunjuk, 'Hei, Jakarta, Ahok aja gue tegur lho," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jum'at, 5 Agustus 2016.
Ahok mengatakan, selaku kepala negara, Jokowi juga pasti mengetahui, DKI, adalah daerah khusus yang tidak melaksanakan otonomi daerah seperti daerah-daerah lain. DKI tidak menerima DAU (Dana Alokasi Umum). Pengelolaan uang di DKI, juga terpusat di tingkat provinsi, tidak dibagi ke masing-masing kotamadya dan kabupaten. Dengan kondisi itu, wajar DKI memiliki simpanan yang besar.
Ahok mengatakan, teguran Jokowi yang pertama-tama dialamatkan ke DKI, sebenarnya adalah teguran bagi daerah lain, yang simpanan uangnya terlalu besar di bank sehingga menghambat laju ekonomi.
"Yang ditegur itu daerah yang terima DAU semua," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi menyebut, uang yang tidak digulirkan mencapai Rp13,9 triliun. Padahal, Ahok mengatakan, Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI mengetahui, uang itu adalah dana aman. DKI tetap mengeluarkan biaya rutin yang setiap bulannya bisa mencapai Rp2,5 triliun.
