Ahok Ajukan Uji Aturan Pejabat Kampanye di Pilkada ke MK

AHOK PANTAU PASAR BLOK G TANAH ABANG
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
Djarot Harap Pendemo Tak Rusak Taman Kota
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengajukan pengujian (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur kampanye yang dilakukan dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pasal yang akan diusulkan untuk diuji adalah Pasal 61. Pasal itu mengatur kampanye yang dilakukan pejabat negara petahana seperti dirinya.

Blusukan di Mampang, Sandi Dicegat Kiai Berjubah

"Saya ajukan hari ini," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 2 Agustus 2016.

Ahok mengatakan, pengujian bukan dilakukan supaya pasal dihapus. Pengujian ditujukan supaya MK bisa memberi ketegasan tentang ketentuan yang mengatur tindakan cuti pejabat negara untuk berkampanye.

Siswa SD Menangis Agar Risma Tak Jadi Calon Gubernur Jakarta

"Kita bukan mau minta hapus itu," ujar Ahok.

Ahok mencontohkan dirinya. Ia telah menyatakan diri tidak akan mengambil cuti untuk berkampanye menjelang Pilkada DKI 2017.

Tak ingin cuti kampanye, Ahok ingin mengawal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang waktu penyusunannya di tingkat provinsi, bersamaan dengan waktu kampanye Pilkada yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), yaitu antara 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

"Kalau saya dipaksa cuti dengan alasan (untuk) kampanye, nanti anggaran (APBD) ini siapa yang mengurus? Kita tahu anggaran DKI kan begitu berbahaya (rawan diselewengkan). (Jumlahnya) Hampir Rp70 triliun," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, langkah yang akan ditempuhnya itu harus terjamin oleh konstitusi. Maka dari itu, pengujian dilakukan. MK adalah lembaga yang berhak memberi tafsiran terhadap pasal yang memuat ketentuan tentang tindakan kampanye yang dilakukan pejabat petahana.

"Jadi seandainya saya memutuskan menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh. Asal saya tidak cuti. Itu harusnya boleh kan? Nah, boleh enggak boleh kan mesti ditanya ke MK," ujar Ahok.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya