- Anwar Sadat
VIVA.co.id – Sejumlah orangtua korban vaksin palsu kembali berkumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda, Rabu siang, 20 Juli 2016. Mereka melakukan aksi solidaritas yang didampingi perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) untuk menuntut tanggung jawab rumah sakit terkait penggunaan vaksin palsu.
"Pada hari ini, kita meningkatkan solidaritas kita untuk membantu korban. Kita ingin bertemu dengan pihak rumah sakit untuk melakukan tindakan medis secara jelas, untuk anak-anak dan mewakili orangtua pasien yang menuntut pertanggungjawaban," kata Ketua YLBHI, Alfons Kurnia Palma, di Rumah Sakit Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 20 Juli 2016.
Menurut Alfons, manajemen rumah sakit belum berani muncul untuk melakukan mediasi lanjutan terkait vaksin palsu. Orangtua para korban vaksin palsu juga masih merasa khawatir karena sampai saat ini belum ada penelitian yang menegaskan dampak dari vaksin palsu
"Vaksin palsu tidak berdampak, itu kan hanya perkataan saja. Karena belum ada satu penelitian yang menegaskan bahwa perihal bahayanya seperti apa, dan kami berharap rumah sakit memberikan tanggung jawab atas semua ini. Kami sangat menunggu," ujarnya
Alfons menambahkan, seharusnya rumah sakit memberikan penjelasan terkait berapa jumlah korban yang sudah disuntik vaksin palsu. Rumah Sakit Harapan Bunda terkesan sangat tertutup dan tidak terbuka terkait jumlah korban kepada orangtua.
"Kemarin ada data katanya cuma 44 yang kena vaksin palsu, dari mana mereka tahu? Seharusnya ada penelitian mendalam. Kita minta penjelasan agar ke depan bisa mendapat kepastian yang jelas," ujarnya
Pantauan VIVA.co.id, aksi solidaritas tersebut berjalan tertib. Orangtua terlihat membawa poster bertuliskan 'Vaksin, Bayar Asli Dapat KW', 'Berilah Jaminan Kesehatan Jangka Panjang Anak Kami yang Kalian Cemari', 'Kami Bukan Produk Coba-coba' dan berbagai ungkapan lainnya.
Orangtua Pasien Dokter Kasus Vaksin Palsu Datangi KPAI
Mereka meminta dukungan KPAI untuk menangguhkan penahanan dokter itu.
