- Istimewa
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, meragukan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis kenaikan angka kemiskinan di DKI Jakarta. Menurut Ahok, bisa saja hasil survei itu termasuk data pendatang atau penduduk non KTP DKI Jakarta.
"Jadi dia [BPS] bilang angka kemiskinan naik, itu bisa termasuk yang datang terhitung," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.
Jika merilis untuk DKI Jakarta, kata Ahok, harusnya BPS melakukan survei penduduk yang memang miliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan dalam survei BPS kemarin, kaum pendatang baru di Ibu Kota kemungkinan juga ikut disurvei.
"Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu," kata Ahok.
Secara spesifik, Ahok mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mengentasan kemiskinan dengan memberikan subsidi terhadap pelayanan publik seperti transportasi, pendidikan, dan perumahan.
"Tahun depan bus saja PSO (public service obligation) kita anggarkan 3,2 triliun rupiah, supaya orang bisa naik bus cuma 3.500 rupiah dari Tangerang, Depok, terus Bekasi, itu jadi subsidi terbesar. Untuk pendidikan juga kita subsidi 2 triliun lebih. Terus kita mau subsidi daging supaya anak-anak pemegang KJP (Kartu Jakarta Pintar) dapat nutrisi yang baik, itu juga bisa ratusan miliar," kata Ahok.
Seperti diketahui, Badan Pusat Provinsi (BPS) DKI Jakarta merilis peningkatan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 0,14 poin, atau sebanyak 15.630 orang, Senin, 18 Juli 2016, kemarin. Bila jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen.
(ren)
