- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, kacaunya manajemen pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Ibu Kota merupakan kondisi yang tidak baik. Djarot pun membandingkan dengan Blitar.
"Kami di Blitar, waktu saya wali kota, pertama kali saya juga melakukan penertiban aset," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.
Pada masa jabatannya, Kota Blitar melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendata kepemilikan aset tanah di sana.
Djarot meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, memiliki target pendataan lahan. Adanya e-Aset dengan sistem teknologi informasi canggih, tentu dapat memudahkan pendataan tersebut.
"Misalnya, dalam satu tahun bisa menyelesaikan pendataan 500 bidang lahan. Aset-aset Pemprov DKI kini didata dalam e-Aset," katanya menambahkan.
Namun teknologi e-Aset belum dapat digunakan dengan sempurna. Untuk itu, ia menegaskan, saat ini pihaknya tengah fokus menyempurnakan e-Aset, agar dapat segera diselesaikan. Sehingga pendataan aset lahan yang dimiliki Pemprov DKI serta BUMD dapat didata secara keseluruhan.
"Sekarang sedang dibuat e-Aset itu. Ini juga belum selesai. Ini juga sudah kami sampaikan empat hingga lima bulan yang lalu. Kami kumpulkan dan sudah mulai ada pembenahan terus-menerus."
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga membeli tanah yang sesungguhnya aset mereka sendiri dengan nilai sekitar Rp600 miliar di wilayah Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Lahan dibeli dengan tujuan membangun kompleks rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
(mus)
