Ahok: DKI Tak Mampu Biayai LRT di Luar Jakarta

Presiden Joko Widodo Saat Menghadiri Groundbreaking Light Rail Transit (LRT)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhammad Solihin

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sulit membiayai proyek Light Rail Transit (LRT). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kesulitan mencari dana sebesar Rp23 triliun untuk membiayai jalur LRT di luar kawasan Jakarta. 

Ahok Berselisih Paham dengan Jonan Terkait Teknologi LRT

Jalur tersebut adalah proyek tahap I jalur Bekasi Timur-Dukuh Atas. "Kami enggak bisa bayar. Itu juga di luar wilayah kami," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu malam, 4 Mei 2016.

Pemprov DKI, kata Ahok, pada akhirnya memutuskan untuk mengembalikan proyek tersebut kepada pemerintah pusat. Meski begitu, ia menyadari pengembalian proyek tersebut tidak akan berjalan mulus. 

Nasib LRT Jabodetabek Terganjal Peraturan Presiden

Alasannya, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tetap berkukuh tidak ingin mengikuti spesifikasi LRT pilihan Pemprov DKI, yang ingin menggunakan rel ukuran standar. 

"Menhub (Ignasius Jonan) itu ngotot kalau dia tidak mau menggunakan rel standar. Kalau tidak mau standar, bagaimana mau ketemu?," ujar Ahok.

Ahok Sambangi Kantor Menko Darmin, Bahas Finalisasi LRT

Lantaran itu, Ahok menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, akan menjadi eksekutor penentu keputusan dari proyek tersebut. 

Ahok yakin bisa mendapatkan keputusan yang terbaik dari Presiden. "Kalau beda rel, Adhi Karya akan bangkrut karena tidak laku. Harusnya ikut yang mayoritas dong," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui segera membawa hasil rapat ini ke Istana Negara untuk segera dieksekusi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya