- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tidak mungkin mengatur jenis sumbangan pembangunan fasilitas atau pengadaan barang yang dilakukan perusahaan swasta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
Sumbangan CSR, sifatnya cuma-cuma tanpa timbal balik apapun yang harus dilakukan pemerintah ke perusahaan pemberi.
"Orang mau kasih barang masa kita atur? Seperti kamu, mau dikasih mobil sama orang, masa kamu enggak mau karena kamu maunya rumah?," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April 2016.
Ahok mengatakan, pemberian sumbangan dalam bentuk CSR tidak perlu dipermasalahkan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI cermat mencatat setiap sumbangan untuk dijadikan aset.
"Orang mau kasih CSR, ya CSR saja," ujar Ahok.
Sebelumnya, DPRD DKI mengkritik gencarnya pembiayaan berbagai program seperti pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) hingga pengadaan bus tingkat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan memanfaatkan CSR.
Hal itu dituding sebagai penyebab selalu rendahnya serapan anggaran DKI setiap tahun yang kerap menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri. (ase)
Dana CSR Medco Energy Tak Jelas, Warga Sumenep Demo
Jika tak dipenuhi, demonstrasi dilakukan dengan massa lebih banyak
