Ini Cara Ahok Atasi Kongkalikong Swasta dan PNS DKI Jakarta

Gubernur Ahok di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/3/2016)
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI sejak lama menjadi korban permainan yang dilakukan pihak swasta.

PDIP, Fraksi Paling Pembolos

Dalam pengerjaan proyek, pihak swasta ditengarai kerap "bermain" dengan sejumlah oknum PNS DKI Jakarta untuk mendapatkan keuntungan.
 
"Kita ini udah puluhan tahun dimainin. Makanya coba Bapak dan Ibu lihat, dulu mana ada jalan kita yang diaspal mulus. Mana ada proyek yang selesai benar," kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.

Menurut dia, kongkalikong pihak swasta terjadi pada proyek pengadaan jalan, pembangunan gedung hingga pengadaan barang. Selain kongkalikong, pengerjaan juga dinilai dilakukan asal-asalan.
 
Hal tersebut disampaikan Ahok dalam pengarahan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Ahok Sayangkan Penantang Hanya Fokus untuk Mengalahkannya

Ahok mengatakan, untuk menghindari permainan serupa terulang, maka dia meminta sebanyak mungkin proyek infrastruktur dikerjakan sendiri oleh pemerintah  atau swakelola. Dengan swakelola, proyek tidak hanya dilakukan di tingkat dinas namun hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ahok mencontohkan program petugas Penanganan Prasarana/Sarana Umum (PPSU) yang dimulai tahun lalu. Dengan program itu, penjagaan kebersihan di wilayah tidak lagi dilakukan pihak ketiga yang berkontrak dengan Dinas Kebersihan DKI. Setiap Kelurahan memiliki satuan PPSU sendiri. Satuan tersebut rutin turun ke lapangan dan digaji langsung oleh pemerintah.

Thomas Cup dan Uber Cup Kobarkan Semangat Atlet Jelang Olimpiade 2024

Sementara untuk infrastruktur, dengan adanya sistem PPSU, kelurahan cukup mengusulkan anggaran pengadaan alat berat seperti breaker hingga hotmix yang merupakan alat pembuat aspal. Pembuatan jalan tidak lagi dilakukan kontraktor yang membuat anggaran berpeluang diselewengkan, namun dilakukan langsung di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Makanya saya bilang, tahun ini enggak ada urusan, (swakelola) semua jalan di kampung kita harus sudah diaspal."

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya