- VIVA.co.id/ Ade Alfath
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, resmi mengganti nama Jalan Prapatan menjadi Jalan Prajurit KKO Usman Harun. Jalan itu terletak di antara persimpangan Tugu Tani sisi utara hingga persimpangan Senen, Jakarta Pusat.
Prosesi penggantian nama jalan dilakukan, dengan rangkaian upacara militer yang melibatkan ratusan prajurit dan sejumlah kendaraan tempur Korps Marinir TNI AL di halaman Markas Komando Korps Marinir, Jakarta, Jumat 19 Februari 2016.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat mengambil posisi sebagai inspektur upacara mengatakan, total panjang jalan adalah 1.050 meter serta lebar 10 meter. Perubahan nama jalan dinilai, tepat karena memang di kawasan itu terdapat Markas Korps Marinir.
"Apalagi, jika mengingat perjuangan keduanya sebagai prajurit Korps Komando TNI AL, sekarang Korps Marinir TNI AL berkat perjuangannya, keduanya lantas dianugerahi gelar pahlawan," kata Djarot di Jakarta, Jumat 19 Februari 2016.
Penggantian nama menjadi jalan Usman Harun sebagai cara mengenang jasa kedua pahlawan itu, agar tetap diingat dan dijadikan teladan.
Sementara itu, dari sisi hukum dan perizinan, perubahan nama jalan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 758 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013, yang menetapkan nama Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun menggantikan nama Jalan Prapatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap surat permohonan Komandan Korps Marinir tanggal 28 November 2012 Nomor B/1614/XI/2012 dan rekomendasi dari Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 54/1.792.1 pada tanggal 14 Januari 2013.
Sejarah kepahlawanan
Usman adalah prajurit KKO kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, tanggal 18 Maret 1943. Sementara itu, Harun lahir di Pulau Bawean, 4 April 1947. Keduanya merupakan prajurit yang menjadi martir dalam perjuangan Dwikora, ketika konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.
Pada Maret 1965, Usman, Harun, dan Gani bin Arup mendapat tugas khusus dari Komando Operasi Tertinggi (KOTI) untuk memasuki Singapura, guna mendukung kekuatan militer Indonesia membantu para sukarelawan Indonesia di wilayah musuh.
Berbekal perahu karet, ketiganya berangkat pada 8 Maret 1965, dengan membawa 12,5 kilogram bahan peledak. Mereka diperintahkan melakukan sabotase ke sasaran-sasaran penting di Singapura. Sasaran tidak ditentukan dengan pasti, jadi harus ditentukan sendiri.
Dua hari kemudian, tepatnya pada 10 Maret 1965, Usman, Harun, dan Gani bin Arup berhasil meledakkan bangunan Mac Donald House yang terletak di pusat kota. Peristiwa itu menimbulkan kegemparan bagi masyarakat Singapura pada saat itu.
Setelah melakukan aksinya, Usman dan Harun melarikan diri dan berhasil mencapai daerah pelabuhan. Sedangkan Gani bin Arup mencari jalan lain. Namun, di tengah perjalanan, motor boat yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin. Keduanya ditangkap patroli setempat pada 13 Maret 1965 dan dibawa kembali ke Singapura untuk diadili.
Pengadilan Singapura menjatuhkan vonis mati. Upaya pemerintah Indonesia melakukan usaha meminta pengampunan atau keringanan hukuman tidak berhasil.
Pada Kamis, 17 Oktober 1968 pukul 06.00 WIB pagi, keduanya menjalani hukuman gantung di Penjara Changi, Singapura. Jenazah keduanya lalu dibawa ke Indonesia, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Pada hari yang sama saat Usman dan Harun digantung, Pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden RI Soeharto menganugerahi keduanya dengan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No.050/TK/Tahun 1968 yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 1968.
Nama Usman dan Harun juga sempat menjadi kontroversi, karena dijadikan nama Kapal Republik Indonesia (KRI). Pemberian nama itu mendapat protes keras dari Singapura yang menganggap Usman dan Harun justru adalah teroris bagi negaranya. (asp)
