- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
Besaran uang yang diajukan adalah Rp300.000 untuk setiap anggota dewan setiap kali mereka rapat.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan pembayaran uang rapat yang diusulkan tidak memiliki dasar hukum. Besaran pendapatan yang diterima 106 anggota dewan sebagai gaji setiap bulannya dianggap sudah lebih dari cukup menjadi kompensasi bagi para anggota dewan menjalankan tugas mereka menjadi lembaga pengawas kinerja pemerintah.
"Gaji udah gede masa masih enggak rajin kerja?," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 10 Februari 2016.
Ahok mengatakan, warga DKI juga diperkirakan tak akan setuju dengan usulan Ketua DPRD. Warga telah membayar pajak yang kemudian dianggarkan menjadi gaji para anggota DPRD. Warga tak akan rela jika uang pajak mereka kembali dialokasikan untuk memberi bayaran lagi kepada para anggota DPRD.
"Kamu (wartawan) tanya deh sama masyarakat. Kalau 50 persen plus satu orang warga setuju DPRD kalau rapat dikasih duit lagi, aku kasih (kabulkan permintaan Ketua DPRD). Itu juga kalau ada aturannya," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, permintaan Ketua DPRD telah ia tolak secara tulisan. Surat permintaan ia disposisi kepada Sekretaris Daerah agar Sekda menanyakan dasar hukum pemberian uang sebesar Rp300.000 bagi para anggota dewan setiap kali mereka mengikuti rapat.
"Kamu kalau kerja, terus diajak rapat sama bos, kemudian kamu malah minta dikasih uang, kira-kira kamu dimarahin enggak? Kalau setiap rapat memang ada aturannya dikasih uang, kaya dong gue, gubernur. Kerja gue kan rapat melulu," ujar Ahok.
(ren)
