Ahok Bongkar Aksi Nekat Anak Buah Sisipkan Dana Siluman

ubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan pers usai diperiksa BPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id - Untuk ke sekian kalinya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar upaya anak buahnya menyisipkan dana siluman dalam usulan anggaran.

Ini Penyebab Munculnya Dana Siluman Rp700 M Dinas Tata Air

Aksi nekat itu, dikatakan Ahok dilakukan oleh salah satu Suku Dinas (Sudin) Tata Air DKI. Oknum itu mencoba menggelembungkan nilai dalam salah satu usulan anggaran yang telah dikunci dan diinput ke dalam sistem penganggaran elektronik e-budgeting.

"Dia nekat isi lagi (besaran) duitnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 10 Desember 2015.

Ikut Rapat Banggar, Ahok Cari PNS Penyisip Dana Siluman

Ahok mengatakan, tindakan penggelembungan dana sebelumnya memang merupakan suatu kebiasaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kepala dinasnya baru diganti itu.

Jajaran SKPD biasanya memasukkan anggaran siluman tanpa ia ketahui, kemudian diloloskan oleh rekannya oknum anggota Dewan. Untungnya, Ahok mengatakan, sikap DPRD DKI saat ini terkait anggaran telah berbeda. Ahok mengatakan DPRD memiliki komitmen yang sama dengannya menjaga anggaran tidak disisipi rincian siluman.

Ahok: Dana Siluman Dinas Tata Air Rp700 Miliar

"Untung DPRD kali ini baik sekali," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, upaya penggelembungan anggaran yang dilakukan setelah tindakan penyisiran ulang dokumen ajuan (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUAPPAS) ini bisa diketahui berkat aduan DPRD yang melihat adanya perubahan data di sistem e-budgeting.

Maka dari itu, Ahok mengatakan, pada hari ini ia akan menelusuri keberadaan rincian anggaran siluman dengan e-budgeting. Sistem itu dengan otomatis mencatat waktu input hingga pihak yang melakukan penginputan.

"Saya bisa tahu siapa yang ngisi," ujar Ahok.

Bila laporan DPRD benar, Ahok mengatakan, pejabat Sudin Tata Air yang terbukti menginput anggaran setelah pembahasan KUAPPAS selesai dapat terkena sanksi demosi (penstafan).

"Mungkin dia (oknum pejabat) pikir, DPRD akan setuju (anggaran siluman diloloskan). Untung DPRD melihat," ujar Ahok.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya