- Instagram @basukibtp
Hingga menjelang akhir periode penggunaan anggaran pada saat ini, Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, serapan anggaran DKI tidak mencapai 50 persen. Meskipun begitu Ahok yakin warga Jakarta merasa puas dengan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik yang ia jalankan.
"Orang Jakarta merasa jalannya diaspal dengan lebih baik enggak? Jalanan lebih bersih enggak? Sungai-sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP enggak? Berobat lebih baik enggak? Mengurus surat lebih gampang enggak? Masih ada pungli enggak? Taman-taman lebih hijau enggak?," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 30 November 2015.
Ahok mengatakan, idealnya, serapan anggaran suatu lembaga pemerintah memang besar. Hal ini selain akan membuat pembangunan berjalan, juga membuat ekonomi terangsang.
Namun faktanya, Ahok mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015 adalah APBD yang masih dipenuhi banyak anggaran yang digelembungkan.
Ahok mengatakan ia lebih baik menahan penggunaan anggaran daripada anggaran terserap dengan baik, namun malah mengalir ke kantung para pejabat korup seperti halnya sempat terjadi di tahun 2014.
"Daripada (anggaran) digarong, lebih baik saya kunci," ujar Ahok.
Sebagai informasi, dalam data yang dirilis pada bulan Oktober 2015, Kementerian Dalam Negeri mengklasifikasikan Pemerintah Provinsi DKI ke dalam lima pemerintah daerah dengan serapan anggaran yang paling rendah. DKI bahkan sejajar dengan Kalimantan Utara yang merupakan daerah yang baru berkembang.
Secara berturut-turut, lima daerah dengan serapan anggaran paling rendah adalah Riau (29,80 persen), Papua Barat (28,86 persen), Kalimantan Utara (23,70 persen), Papua (21,74 persen), dan DKI (19,39 persen).
(ren)
