- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
"Perlu enggak, sosialisasi Perda, kasih pemahaman undang-undang, ngumpulin orang sampai habis ratusan juta? Enggak perlu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 30 November 2015.
Ahok mengatakan, untuk melakukan sosialisasi peraturan, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI cukup menggunakan berbagai saluran teknologi informasi yang dimiliki pemerintah.
"Lu (jajaran SKPD) taruh di website saja," ujar Ahok.
Ahok mengatakan hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi anggaran yang ia lakukan. Diakumulasikan dengan pemotongan anggaran yang lain, anggaran yang diselamatkan telah mencapai Rp1,8 triliun.
Ahok mengatakan anggaran sebesar itu bisa dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI untuk membangun ratusan tower rumah susun. Pada 2016, DKI menargetkan pembangunan antara 20.000 hingga 30.000 unit rusun baru.
Dengan begitu, tindakan relokasi dan penertiban terhadap warga yang sebelumnya menghuni kawasan pemukiman liar seperti pemukiman di kolong jembatan hingga bantaran sungai bisa kembali dilanjutkan.
"Kita mau bangun rusun di mana-mana. Di atas kantor, di atas sekolah, kita mau bikin," ujar Ahok.
