- Instagram @basukibtp
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, dokumen yang merupakan landasan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menyertakan pula komponen angka pengadaan.
Sebelumnya, meski diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, dokumen KUAPPAS tidak pernah disusun sangat terperinci seperti pada tahun ini.
"Jadi puluhan tahun, DKI tidak pernah menyusun KUAPPAS lengkap dengan angka," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 30 November 2015.
Ahok mengatakan, hal tersebut adalah penyebab pembangunan di Jakarta atau di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia sering terhambat. Lelang bisa tertunda berbulan-bulan karena angka pengadaan perlu ditentukan lagi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun sekarang, Ahok mengatakan, ketika dokumen KUAPPAS dibuat terperinci, lelang bisa segera dilakukan begitu nota kesepahaman KUAPPAS dengan DPRD diteken.
Selain itu, keberadaan sistem katalog elektronik (e-catalogue) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat mekanisme pengadaan menjadi lebih sederhana.
"Begitu KUAPPAS ditandatangani, kami bisa langsung klik, pesan barangnya," ujar Ahok.
Maka dari itulah Ahok menjanjikan pembangunan Jakarta di tahun 2016 dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hingga bulan Februari, Ahok menjanjikan sudah banyak kegiatan pengadaan dan lelang yang terjadi.
Ahok mengatakan satu-satunya hal yang bisa menghambat hal itu terjadi adalah bila DPRD kembali mempermasalahkan anggaran DKI. Meski demikian, Ahok meyakini hal ini tidak akan terjadi.
Setelah terjadi kisruh anggaran tahun lalu, Ahok mengatakan, DPRD telah menyatakan komitmennya untuk mendukung anggaran DKI.
Selama proses penyisiran ulang anggaran yang dilakukan jajarannya, Ahok mengatakan, DPRD juga melakukan hal serupa dengan melibatkan akuntan independen.
"Saya kira kawan-kawan di DPRD sudah dukung dengan sangat baik sekarang," ujar Ahok.
