- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berencana memecat beberapa pejabat di beberapa dinas lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemecatan itu disebabkan banyak di antara SKPD yang bermain atau mark up rancangan anggaran dalam APBD 2016.
Menanggapi rencana Ahok itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan sangat setuju dengan langkah yang diambil bosnya itu.
Menurut Djarot, saat ini memang masih banyak PNS yang masih belum berubah dari kebiasaan lama dalam memainkan anggaran.
"Iya saya tahu (rencana pemecatan), bagus. Beberapa SKPD masih mindset-nya belum berubah. Misalnya pimpinan SKPD itu tidak mengecek anggaran yang disusun anak buahnya" kata Djarot di Balaikota, Jakarta, Kamis 23 November 2015.
Menurut Djarot, banyak di antara kepala dinas yang tidak mengevaluasi kembali anggaran yang disusun anak buahnya. Padahal, kepala dinas bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di dinasnya masing-masing.
"Eselon 3 serahin ke eselon 4. Eselon 4 jangan-jangan nyerahin ke Pekerja Harian Lepas (PHL), celaka kita," katanya.
Ditanya soal beberapa kepala dinas yang kemungkinan menjadi korban pemecatan, Djarot pun enggan mengatakannya. "Ya kalian tahu lah," ujar Djarot.
Sebelumnya, beberapa pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Pendidikan digosipkan akan dicopot dan distafkan.
Ahok, sapaan Basuki akan merombak pejabat dengan golongan eselon II (Kepala Dinas). Perombakan kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini juga.
"Mungkin Jumat 27 November 2015 akan ada lagi pemecatan kepala dinas," ujar Ahok.
Ahok mengatakan perombakan kali ini berdasarkan evaluasi masing-masing kepala dinas dari pengajuan usulan anggaran ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2016.
(ren)
Ahok akan Bongkar Persekongkolan Curang PNS dan Notaris
Ahok minta PPATK mengecek cms Bank DKI.
