- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap, keterlibatan banyak anggota DPRD DKI di balik kasus korupsi pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) yang merugikan keuangan daerah ratusan miliar rupiah.
Nama mereka ada di hampir semua temuan sementara penyelidikan korupsi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DKI tahun 2014.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengaku tidak mengerti dengan banyaknya pernyataan dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana yang sering kali menyebutkan, Ahok adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
"Korupsi UPS itu telak banget. Justru yang bermasalah itu ada di dia," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 26 November 2015.
Seperti diketahui, usai diperiksa untuk keempat kalinya di Bareskrim Mabes Polri kemarin, Lulung kembali menyatakan Ahok sebagai pimpinan tertinggi eksekutif adalah pihak yang paling bersalah karena anak buahnya, yaitu SKPD Dinas Pendidikan mengusulkan ajuan anggaran pengadaan UPS.
Sementara, Lulung mengatakan, Komisi E DPRD DKI, komisi di mana ia menjadi koordinator di tahun 2014, sekadar meloloskan anggaran.
Namun Ahok mengatakan, pihak eksekutif sama sekali tidak pernah mengusulkan anggaran. Pemerintah Provinsi DKI sama sekali tidak terpikir untuk melakukan pengadaan UPS.
Hal itu terbukti dengan tidak adanya rencana pembelian dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2014. "Enggak boleh muncul di APBD kalau enggak ada di KUAPPAS," ujar Ahok.
Dengan demikian, Ahok mengatakan, wajar jika kecurigaan kemudian diletakkan kepada kegiatan pembahasan internal anggaran di Komisi E.
"Anggaran itu tiba-tiba dicrop (dihilangkan), kemudian diganti (dengan anggaran pengadaan UPS)," ujar Ahok.
Pada saat itu, Ahok mengatakan, ia mengetahui tindakan tersebut. Maka dari itu, usai rapat paripurna pengesahan APBD di akhir bulan Januari, ia memutuskan untuk tidak mengirimkan APBD yang dikembalikan dewan ke Kemendagri. Ia mengembalikan rancangan awal APBD yang tidak disahkan rapat paripurna.
Ahok mengatakan, hal tersebut malah menjadi awal mula dari kisruh APBD. DPRD yang tidak menerima tindakan tersebut, mempermasalahkan dengan membentuk panitia khusus (pansus). "Dia bilang saya memalsukan APBD," ujar Ahok.
Dengan demikian, Ahok mengatakan, segala tuduhan Lulung tidak memiliki dasar. Menurutnya, segala kepanikan DPRD di saat ia tidak mau mengakui APBD yang di dalamnya tertera anggaran siluman dulu adalah bukti oknum DPRD memang berperan di balik keberadaan anggaran pengadaan UPS baik di APBD-P 2014 maupun 2015.
"Jadi gimana saya mau jadi tersangka? Orang saya yang laporin (keberadaan anggaran siluman)," ujar Ahok.
