Ahok: Pengusaha Abal-Abal Harus 'Out' dari Jakarta

ubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan pers usai diperiksa BPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi DKI tahun 2016 akan lebih banyak dilakukan melalui sistem katalog elektronik 'e-catalogue' yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, cara itu akan mempercepat pembangunan di Jakarta. Sebelumnya, lelang untuk mengadakan barang dan jasa baru bisa dilakukan minimal lima bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui.

"Jadi sekarang, setelah KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ditandatangani pun, kita sudah bisa langsung klik (melakukan pengadaan) di e-catalogue," ujar Ahok.

Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo

Dia memberi sambutan dalam pembentukan tim percepatan penyerapan anggaran daerah di Balai Agung Balai Kota DKI pada Rabu, 24 November 2015.

Selain itu, Ahok menambahkan, pengadaan melalui sistem ini juga mencegah terjadinya tindakan korupsi. Sebelumnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap dilakukan perusahaan bodong yang ditunjuk menjadi rekanan melalui proses lelang yang dimanipulasi oknum, baik oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota dewan.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

Sementara, melalui sistem ini perusahaan yang akan melakukan pengadaan atau menjadi kontraktor adalah perusahaan terpercaya yang telah melalui tahapan seleksi yang dilakukan LKPP.

Cara ini sebelumnya pernah ditempuh oleh PT. Transportasi Jakarta saat melakukan pengadaan 51 unit bus gandeng TransJakarta bermerk Scania. Produsen bus Scania dari Swedia, sengaja diminta mendaftar ke sistem e-catalogue untuk mencegah lelang pengadaan dicampuri kepentingan yang bisa membuat anggaran diselewengkan.

Dengan begitu, Ahok mengatakan, tidak akan ada lagi gelontoran dana APBD ke perusahaan-perusahaan bodong yang biasanya menyalurkan kembali anggaran ke kantung para pejabat atau anggota dewan korup.

"Jadi saya katakan, pengusaha abal-abal, out saja dari Jakarta," lanjut Ahok. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya