Ahok Pelototi Anggaran 'Gila' Tiga Dinas

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Sumber :
  • Facebook Ahok

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan anggaran yang menurutnya 'gila' atau tidak masuk akal di dalam rincian dokumen Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016.

Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi

SKPD pertama adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, dinas yang dipimpin Purba Hutapea itu adalah jajaran dinas pertama yang ditemukan mengajukan anggaran dengan jumlah fantastis. Untuk acara promosi pariwisata Jakarta, Dinas Pariwisata mengajukan usulan anggaran hingga Rp10 miliar untuk acara yang berlangsung hanya semalam.

"Parbud (Dinas Pariwisata) lebih gila kan. Mau undang artis siapa satu acara Rp10 miliar semalam," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 25 November 2015.

Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo

Sementara, dinas kedua adalah Dinas Kesehatan DKI. Meski tidak diajukan langsung di tingkat provinsi, Ahok mengatakan suku dinas (sudin) kesehatan di salah satu kotamadya mengajukan usulan anggaran yang nilainya mencapai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. Usulan anggaran tersebut termasuk tidak masuk akal karena diusulkan di tingkat wilayah.

Ahok mengatakan, dinas ketiga adalah Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda). Dinas itu mengajukan usulan anggaran hingga Rp10 miliar untuk pengelolaan sebuah Gedung Olah Raga (GOR) selama satu tahun.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

Ahok mengatakan, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan, seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Disorda kerap melakukan pungutan liar (pungli) terhadap biaya penggunaan GOR Ciracas di Jakarta Timur.

Ahok mengatakan, temuan ICW, serta temuan-temuannya selama sepekan menyisir ulang anggaran, akan ia jadikan sebagai pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas. Rencannya, Jumat, 27 November 2015, Ahok akan kembali merombak pejabat berdasar pada temuan indikasi korupsi baik dalam penggunaan maupun pengusulan anggaran.

"Mungkin Jum'at banyak penggantian untuk (pejabat) eselon dua dan eselon tiga," ujarnya menegaskan.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya