- VIVA.co.id/Anry Dhanniary
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melarang lembaga pemerintah menggunakan anggarannya untuk membantu pihak yang bermaksud menggunakannya untuk keperluan komersial. Ajang balap Formula 1 diketahui merupakan ajang olahraga komersil.
"Jadi kita (pemerintah) enggak bisa bantu atlet profesional," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 18 November 2015.
Ahok mengatakan, atlet profesional hanya bisa dibantu kebutuhan dananya oleh perusahaan swasta dalam bentuk promosi. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI ada celah untuk tetap membantu Rio dengan cara memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mensponsori.
Meski demikian, hal tersebut juga kemungkinan kecil terjadi. Pasalnya, BUMD DKI sebagian besar adalah perusahaan yang membantu DKI melaksanakan program pembangunan. BUMD tidak bertujuan mencari keuntungan. BUMD tidak memiliki kepentingan mempromosikan perusahaannya di dunia internasional.
"Perusahaan kita, PT. Jaya Ancol, Bank DKI, mau kasih bantuan (sponsor) untuk Rio buat apa?" ujar Ahok.
Sebelumnya, Ahok menawari Rio memasang logo pariwisata 'Enjoy Jakarta' di mobil balapnya sebagai kompensasi pemberian dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI. Ahok memberi tawaran setelah mengetahui Rio kekurangan dana sebesar 10 juta Euro, dari 15 juta Euro yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan oleh tim yang akan mengusungnya, Manor F1.
Rio kemudian menemui Ahok di kantornya pada tanggal 27 Oktober 2015. Selain Ahok, pembalap muda yang cukup berprestasi di ajang GP2 Series itu juga menemui Presiden Joko Widodo untuk meminta bantuan pemerintah. Para penggemar Rio, melakukan penggalangan dana untuk Rio melalui situs kitabisa.com.
