Sumber :
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan hasil kunjungan kerjanya ke negara Belanda bisa membantu menghilangkan kekecewaan yang sempat diutarakan oleh Presiden Joko Widodo terkait lamanya waktu
dwelling time
(bongkar muat barang) di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu yang lalu.
Selama kunjungan kerja yang berlangsung selama 4 hari, Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, ia berhasil menjajaki kemungkinan untuk mengajak otoritas Pelabuhan Rotterdam (Port of Rotterdam) untuk turut serta dalam rencana pembangunan pelabuhan laut di lima pulau hasil reklamasi di utara Jakarta. Kelima pulau itu adalah pulau M, N, O, P, dan Q.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Selama kunjungan kerja yang berlangsung selama 4 hari, Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, ia berhasil menjajaki kemungkinan untuk mengajak otoritas Pelabuhan Rotterdam (Port of Rotterdam) untuk turut serta dalam rencana pembangunan pelabuhan laut di lima pulau hasil reklamasi di utara Jakarta. Kelima pulau itu adalah pulau M, N, O, P, dan Q.
Ahok mengatakan, otoritas Pelabuhan Rotterdam adalah pihak yang telah berhasil membangun banyak pelabuhan laut berstandar internasional di banyak kota di dunia. Dengan beragam pengalaman yang dimilikinya, ditambah kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan BUMD dan BUMN di Indonesia, keterlibatan otoritas Port of Rotterdam akan menjadikan pelabuhan laut yang dibangun di kelima pulau akan menjadi pelabuhan berstandar Internasional yang bisa menyaingi pelabuhan laut di Singapura yang telah menjadi semacam 'hub of Asia' (penghubung utama perdagangan internasional di Benua Asia).
"Pelabuhan lautnya nanti bisa lebih efisien. Kalau kemarin Pak Jokowi kan sempat kecewa tuh, tapi kalau otoritas Port of Rotterdam itu, dia yang sudah pengalaman menangani logistik. Dia yang paling baik, bisa bikin
dwelling time
-nya enggak lama," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jum'at, 25 September 2015.
Ahok mengatakan, rencana pelibatan otoritas Port of Rotterdam telah disampaikannya pula kepada Direktur Utama PT. Pelindo II, RJ Lino, yang menyusulnya dalam kunjungan kerjanya ke Belanda kemarin.
PT. Pelindo II, yang memiliki hak reklamasi untuk membuat Pulau M, diminta untuk mensinergikan pengelolaan pelabuhan laut yang akan dibangunnya, dengan pelabuhan laut di pulau O, P, dan Q, yang dimiliki DKI, dan pelabuhan laut di pulau M yang dimiliki PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Penggabungan pengelolaan itu akan membuka kemungkinan kelima pelabuhan laut dilakukan di bawah satu manajemen, yang untuk sementara, dinamai otoritas Port of Jakarta.
"Kalau di Rotterdam ada Port of Rotterdam, kenapa di kita enggak diberi nama Port of Jakarta? Kita
pengen
itu nanti jadi hub (penghubung)-nya Asia," ujar Ahok.
Ahok baru saja kembali dari kunjungan kerjanya selama empat hari ke negara Belanda. Selain meninjau proyek reklamasi dan pelabuhan laut, Ahok juga meninjau proyek gasifikasi, penataan lingkungan hidup di perkotaan, manajemen stasiun pompa terbesar di Eropa, serta teknik Belanda mencegah permukaan daratannya yang ketinggiannya lebih rendah dari permukaan laut, dari tergenang air laut.
Kunjungan kerja Ahok yang berlangsung dari tanggal 20 September hingga 23 September 2015, juga sekaligus merupakan kunjungan balasan terhadap Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb yang telah tiga kali mengunjungi Jakarta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok mengatakan, otoritas Pelabuhan Rotterdam adalah pihak yang telah berhasil membangun banyak pelabuhan laut berstandar internasional di banyak kota di dunia. Dengan beragam pengalaman yang dimilikinya, ditambah kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan BUMD dan BUMN di Indonesia, keterlibatan otoritas Port of Rotterdam akan menjadikan pelabuhan laut yang dibangun di kelima pulau akan menjadi pelabuhan berstandar Internasional yang bisa menyaingi pelabuhan laut di Singapura yang telah menjadi semacam 'hub of Asia' (penghubung utama perdagangan internasional di Benua Asia).
