- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mempertanyakan kontribusi para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan, garda terdepan pelayanan publik Pemprov DKI adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, tak ada satu pun alumni IPDN yang menyumbangkan pemikirannya dalam kegiatan pembentukan sarana pelayanan itu, atau bekerja mengelola PTSP, yang saat ini ada di hampir setiap wilayah kecamatan di Jakarta.
"Sekarang saya tanya, di Jakarta, PTSP dipegang IPDN apa bukan? Bukan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 8 September 2015.
Begitu pula dengan jabatan pemimpin wilayah seperti Lurah dan Camat. Ahok mengatakan, Lurah dan Camat di lingkungan DKI memiliki kualitas bagus, karena disaring melalui mekanisme seleksi jabatan yang dilakukan pemerintahannya.
Meski demikian, Ahok mengakui keberadaan alumni IPDN yang berkualitas, seperti Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Edi Sumantri, yang baru ia lantik pada Jumat, 4 September 2015 lalu.
Namun, Ahok tetap melihat, mayoritas alumni lembaga pendidikan yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu tidak memberikan kontribusi yang berarti.
Ahok kembali menegaskan, para alumni IPDN seolah-olah membentuk korps alumni eksklusif di setiap lembaga pemerintahan di mana mereka bekerja. Sistem pendidikan di lembaga yang terletak di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, itu pun perlu disoroti.
Ahok kembali mengingatkan, banyaknya tindak kekerasan di lembaga pendidikan itu, yang ramai diberitakan beberapa tahun yang lalu.
"Siapa yang suka berantem di sekolahnya dahulu? Berapa banyak orang mati di IPDN, saya tanya," ujar Ahok.
Sebagai informasi, wacana pembubaran IPDN pertama kali dilontarkan oleh Ahok pada pelantikan pejabat besar-besaran Pemerintah Provinsi DKI, yang dilakukan pada Jumat, 4 September 2015.
Ahok menilai, alumni-alumni IPDN tidak dijamin bisa memberikan kontribusi yang baik kepada lembaga pemerintah. Ahok juga mengatakan, para alumni dari lembaga pendidikan itu sering 'bermain mata' dengan lembaga Inspektorat dan Kejaksaan, agar tidak diselidiki atas tindakan penyelewengan yang mereka lakukan.
