- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sebuah hunian layak di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat untuk merelokasi warga gusuran normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengadang-gadang rusunawa itu memiliki fasilitas hampir setara dengan apartemen di Jakarta.
Lalu, jika memang apa yang dikatakan Ahok itu benar, kenapa warga Kampung Pulo rela bermandi keringat dan darah hanya untuk menghentikan upaya penggusuran itu?
Jumat 21 Agustus 2015, reporter VIVA.co.id, menyambangi Rusunawa Jatinegara Barat yang berada tidak jauh dari lokasi penggusuran Kampung Pulo.
Tak seperti bangunan rumah susun yang ada di Jakarta lainnya, dari luar saja, terlihat bangunan rusanawa berbentuk dua tower menjulang berdiri dengan baik dan nyaris menyerupai bangunan sebuah apartemen berkelas.
Hal serupa juga terlihat di bagian dalam rusunawa berlantai 16 itu, tembok bangunan diwarnai dengan warna anggun, lantainya pun dipasangi keramik putih mengkilap.
Rusunawa ini juga dilengkapi dengan beberapa lift berukuran sedang yang berfungsi normal. Ada empat unit lift orang dan dua lift barang di dua tower rusunawa ini.
Di setiap lantai juga terdapat tangga darurat yang terhubung dari lantai teratas hingga lantai dasar. Di setiap lantai juga telah tersedia berbagai sarana keamanan gedung seperti hydrant kebakaran danyang dilengkapi alat pendeteksi api.
Setiap unit diberi jatah aliran listrik sebesar 900 watt dengan sistem pembayaran prabayar menggunakan pulsa listrik.
Satu unit memiliki luas 6X5 meter yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan tempat menjemur.
Selain itu, Pemprov DKI juga telah menyiapkan berbagai fasilita pendukung kenyamanan penghuni, seperti Masjid, koperasi, food court, posko kesehatan, area parkir dan seluruh area rusunawa akan dijaga petugas keamanan khusus. Bahkan, Pemprov DKI berencana membangun tempat pendidikan anak usia dini (PAUD).
Kepala Pengelola Rusun Wilayah III Said Ali mengatakan, di rusunawa ini, Pemprov DKI menyediakan 518 unit khusus bagi warga yang direlokasi dari Kampung Pulo.
Namun, hingga saat ini, baru 427 warga yang telah mengisi dan bersedia menempati unit di rusunawa itu.
"Kami sediakan 518 unit sesuai jumlah tempat tinggal warga yang digusur di Kampung Pulo. Sampai dengan saat ini sudah 336 warga yang sudah menempati dari 427 yang sudah mengambil undian," ujar Sayid, Jumat 20 Agustus 2015.
Masih gratis
Sayid menuturkan, sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, warga yang tinggal di Rusun Jatinegara digratiskan selama tiga bulan ke depan. Setelah itu, warga dipungut biaya Rp300 ribu per bulan untuk iuran pengelolaan iingkungan (IPL). Sedangkan untuk air dan listrik, warga mengeluarkan biaya sendiri sesuai kebutuhan.
"Di bulan keempat dan seterusnya, tiap unit membayar Rp300 ribu. Itu juga untuk keperluan operasional, seperti lift, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Itu di luar air dan listrik. Listriknya 900 watt pakai pulsa," ujarnya.
Ia menambahkan, rusunawa itu sengaja dibangun hanya diperuntukkan bagi warga Kampung Pulo yang terkena penggusuran. Mereka juga harus mempunyai tempat tinggal dan terdaftar sebagai warga Kampung Pulo.
"Kalau yang ngekos atau ngontrak di situ ya nggak bisa. Hanya khusus warga Kampung Pulo saja," ujarnya.
Selanjutnya...
Lebih enak dibanding tinggal di Kampung Pulo
Septi (27 tahun), salah seorang warga Kampung Pulo yang sudah menempati salah satu unit di rusunawa itu mengakui, lebih senang tinggal d irusun, karena fasilitasnya bagus dan cukup memadai. Ketimbang harus tinggal di bantaran Sungai Ciliwung yang setiap tahun selalu meluap membanjiri pemukiman warga.
"Iya senang lah, lebih bagus, tertata disini juga bersih nggak kayak di sana (Kampung Pulo)" kata Septi saat berbincang dengan VIVA.co.id di lokasi.
Septi juga mengaku tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan rusunawa yang dia tempati saat ini, dan dirinya juga mengaku tidak keberatan jika nantinya harus dimintai iuran Rp 300.000 per bulan
"Enggak dipersulit, ini kan masih gratis juga, kalau nanti disuruh bayar segitu (Rp300 ribu) enggak masalah," ujarnya.
Salahnya Jakarta Cuma Satu, Gubernurnya Bernama Ahok
"Jadi memang sudahlah, kadang-kadang ini salahnya Jakarta"
