- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Syaefullah di Polda Metro Jaya usai melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian.
"Persoalannya kerusuhan ini karena sebagian warga masih menuntut agar tanahnya diganti rugi oleh Pemprov DKI," ujar Syaefullah kepada wartawan, Kamis 20 Agustus 2015.
Menurut dia, persoalan mengenai ganti rugi sudah dikaji. Hasilnya Pemprov DKI tidak bisa membayar tanah tersebut. "Tanah tersebut tidak bisa kita bayar karena itu tanah negara, tidak ada dasar hukum kita bayar tanah tersebut," ungkapnya.
Sebagai ganti rugi dari relokasi tersebut, kata Syaefullah, pihak Pemprov DKI sudah menyiapkan rumah susun sebanyak 1.100 unit yang lokasi tidak jauh dari tempat mereka tinggal sekarang.
"Sudah disiapkan rusun di Jalan Otista, beberapa warga sudah mau. Sudah ada 400 warga lebih yang bersedia pindah, 200 warga sudah ambil kunci. Nah, ini ada beberapa gelintir masyarakat yang tetap meminta ganti rugi," jelasnya.
Syaefullah berharap, rusun tersebut dapat terima masyarakat sebagai bentuk ganti rugi dari Pemprov DKI. Apalagi, fasilitas rusun sudah bagus dan sangat layak untuk ditempati. "Mereka lebih manusiawi tinggal di rusun," kata Syaefullah.
Sementara itu, terkait sosialiasi penggusuran, Syaefullah menyatakan Pemprov DKI sudah lama melakukan sosialisasi kepada warga untuk relokasi. Atas dasar itu, DKI akan terus melakukan penggusuran meskipun ada perlawanan dari masyarakat Kampung Pulo.
"Kalau tidak sekarang kapan lagi mengurangi banjir Jakarta, kita kan mau mengurangi dan membebaskan masyarakat dari banjir. Ini kan bagian program penanganan normalisasi sungai untuk atasi banjir, program dari Kemen PU. Tapi Pemrpov DKI wajib bersihkan lokasi. Dampaknya nanti positif," papar Syaefullah.
