Ahok Kumpulkan 32.352 Pegawai Lepas yang Dibayar APBD DKI

AHOK PANTAU PASAR BLOK G TANAH ABANG
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan sebanyak 32.352 Pegawai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Pemerintah Provinsi DKI yang dipekerjakan secara kontrak oleh 6 kantor Walikota dan Bupati, serta 5 kantor Dinas teknis DKI.

Kepada para pegawai lepas yang dibayar secara harian itu, Ahok, sapaan akrab Basuki, menegaskan dirinya mengerahkan mereka dan membayar mereka dengan APBD DKI, bukan untuk menjadi basis massa untuk memilihnya saat ia maju secara independen di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

"Saya kontrak saudara untuk kerja," ujar Ahok di sisi selatan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Sabtu, 15 Agustus 2015.

Ia mengisahkan alasannya mempekerjakan mereka secara langsung, bukan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja lepas (outsource) adalah karena mekanisme tersebut banyak dimanfaatkan baik oleh oknum jajarannya dan oknum perusahaan swasta, sebagai celah untuk menyelewengkan anggaran di masa sebelum pemerintahannya.

Massa Demo dari Bekasi dan Tangerang Mulai Berdatangan

Para oknum berkongkalikong menyediakan data palsu jumlah pegawai lepas, kemudian mengalihkan sebagian anggaran yang diperuntukkan untuk membayar para pegawai, ke kantung mereka.

Sementara dengan mekanisme mempekerjakan langsung, Ahok memastikan celah penyelewengan anggaran seperti itu ia tutup. Para PHL dan PPSU mendapatkan pembayaran secara langsung ke rekening Bank DKI atas nama para pekerja itu. Pembayaran tidak lagi dilakukan melalui perantara mandor atau pegawai Dinas yang biasanya menjadi oknum yang menyelewengkan anggaran pembayaran mereka.

"Saya enggak ingin uang Anda dipegang lagi oleh oknum pejabat kami," ujar Ahok.

Ahok mengatakan penjelasannya ini sekaligus menampik tudingan seorang anggota DPRD yang mengatakan bahwa pemberdayaan PPSU dan PHL secara langsung adalah strateginya untuk mengumpulkan basis massa.

"Ada orang politik yang ketakutan saya akan memanfaatkan saudara untuk kembali memilih saya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan tudingan salah seorang anggota DPRD itu tentu saja tidak beralasan. Berdasarkan peraturan KPU, Ahok mengatakan, ia harus mengumpulkan setidaknya 10 juta lembar KTP untuk bisa maju di Pilgub, sementara jumlah total PHL dan PPSU hanyalah 32.352 orang. Kepada para pegawai lepas, Ahok menekankan agar mereka tidak memilih dirinya jika di Pilgub 2017 mendatang, mereka lebih mempercayai kandidat lain lebih bersih, jujur, dan berkompeten dibanding dirinya.

"Kalau Anda yakin ada yang lebih baik daripada saya untuk mengurus Jakarta, saudara bodoh jika saudara pilih saya," ujar Ahok.

Usai apel dilaksanakan, para pegawai lepas segera melaksanakan tugas pertamanya membersihkan kawasan Monas dan sekitarnya. Mereka rencananya akan diterjunkan ke wilayah mereka masing-masing untuk memastikan kebersihan setiap wilayah selalu terjaga.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya