- ANTARA/Risky Andrianto
VIVA.co.id - Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sistem terintegrasi berupa Pusat Komando (Command Center). Sistem ini dipergunakan untuk memantau situasi di ibu kota. Pemantauan dilakukan melalui kamera pengintai (Closed-circuit television/CCTV) yang berada di sudut-sudut kota. Command Center akan ditempatkan di Mapolda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Tito Karnavian, menjelaskan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dapat menempatkan CCTV di ruang-ruang publik.
"Sedangkan di ruang privat, seperti di kantor, pemilik kantor wajib membuat standar sistem CCTV, lalu, dihubungkan dengan sistem di Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya," ujar Tito kepada wartawan, di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya. Rabu 5 Agustus 2015.
Menurut Kapolda, Pemprov DKI Jakarta perlu membuat peraturan gubernur atau peraturan daerah untuk menempatkan CCTV di ruang privat. Jadi di semua gedung terdapat CCTV.
"Kalau ada keributan di satu gedung atau demo, maka kami bisa akses dengan CCTV. Kalau memiliki sistem CCTV yang connect dengan Polda dan Pemda, maka kita bergerak cepat menggerakkan sumber daya yang ada," ujar Tito.
Kapolda menilai, jumlah CCTV di Jakarta saat ini masih sangat kurang. Sejauh ini, CCTV hanya bermanfaat memantau arus lalu lintas, seperti di Traffic Management Center (TMC) yang berada di Polda Metro Jaya atau di Mabes Polri.
Menurut Tito, realisasi pemasangan ribuan CCTV oleh Pemprov DKI di sudut-sudut kota akan sangat bermanfat untuk pengamanan.
"Kalau ad 6.000 CCTV dan bisa diconnect dengan Polda jadi manfaat untuk pengamanan," ujar Kapolda.
Pembangunan pusat kendali CCTV ditargetkan baru bisa dimulai tahun 2016. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, akan ada dana hibah mencapai Rp500 miliar melalui APBD untuk mewujudkan Command Center.
Selain akan digunakan untuk melakukan pembangunan pusat kendali CCTV, juga akan digunakan untuk keperluan lainnya, seperti pembangunan kantor baru Polres Jakarta Pusat di Kemayoran. Menurut Ahok, dana sumbangan yang mencapai setengah triliun itu bukanlah dana yang besar bagi DKI. (ren)
