- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI mengkaji penerapan mekanisme yang membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP) hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di beberapa tempat tertentu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembatasan ini untuk menghentikan maraknya penyalahgunaan kartu yang sebenarnya merupakan bentuk bantuan pendidikan dari DKI kepada para siswa kurang mampu di Jakarta.
Pada awalnya, Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, DKI sengaja membebaskan KJP untuk bisa digunakan di semua gerai yang memiliki perangkat Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI agar siswa penerima bantuan, tidak perlu mengeluarkan banyak ongkos transportasi untuk berbelanja kebutuhan sekolah.
"Kita ingin siswa hemat uang transport," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2015.
Namun, melihat maraknya penyalahgunaan belakangan, mekanisme pembatasan mau tak mau harus dilakukan. Caranya, selain dengan membatasi gerai yang menerima pembayaran dengan KJP, adalah mencabut fasilitas transaksi antar bank yang dimungkinkan oleh jaringan 'Prima' yang saat ini masih menjadi salah satu fasilitas dari KJP.
Kemudian, untuk membuat siswa tetap dapat menghemat ongkos transportasi, Ahok mengatakan tindakan menggratiskan bus TransJakarta kepada para pemegang KJP juga harus segera dilakukan. "Kalau sudah begitu enggak ada lagi alasan siswa cuma mau beli di toko di dekat rumah," ujar Ahok.
Ahok mengatakan toko-toko yang akan menerima pembayaran dengan KJP kemungkinan nantinya adalah toko-toko buku di Jakarta yang memiliki jaringan besar di Indonesia. Toko-toko tersebut, tentu akan mencegah penyalahgunaan KJP karena bila terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi kredibilitas jaringan toko mereka.
Hanya saja, karena strategi ini akan diterapkan berbarengan dengan strategi menggratiskan bus TransJakarta, Ahok mengatakan pembatasan lokasi transaksi KJP baru bisa dilakukan saat Bank DKI telah memproduksi KJP yang juga bisa dibaca di mesin pembaca kartu uang elektronik di halte busway.
"Bertahap kita buat KJP jadi kartu combo. Jadi bukan sekadar ATM. Dia bisa punya fungsi buat jadi uang elektronik. Buat masuk halte busway, makan di kantin, bayar parkir. Kalau semua sudah seperti ini, akan makin gampang kita ngaturnya," ujar Ahok.
Jika sudah diberlakukan pembatasan, dipastikan tidak ada lagi oknum pemegang KJP yang dapat menggunakan kartu bantuan sosial untuk pendidikan itu, dapat menggunakan KJP untuk beli emas, isi bensin, dan karaoke.
KJP Berlaku Juga untuk Mahasiswa, Ini Pertimbangan Ahok
"Sampai dia lulus, kita tetap biayai."
