- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkap peranan seorang oknum petugas pengisi bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menyalahgunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Fasilitas dari Pemprov DKI itu seharusnya hanya digunakan anak-anak sekolah untuk membeli keperluan belajar.
Berdasarkan pelacakan dari Bank DKI, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan seorang oknum petugas SPBU diketahui sengaja membeli KJP milik sejumlah siswa. Mereka dapatkan kartu itu secara cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi DKI.
Oknum petugas SPBU itu membeli KJP dengan nilai yang lebih kecil dari nominal dana bantuan pendidikan yang diberikan Pemprov DKI melalui kartu tersebut.
"Dia kasih upah ke siswa-siswa," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 5 Agustus 2015.
Ahok mengatakan, oknum petugas SPBU kemudian berkongsi dengan para oknum sopir angkutan umum, yang mendapat kartu debit pembelian BBM dari perusahaan otobus (PO) tempat mereka bekerja.
Alih-alih menggunakan kartu itu untuk membeli BBM, Ahok mengatakan oknum sopir membayar besaran tunai yang lebih rendah kepada oknum petugas SPBU untuk membeli BBM.
Dengan KJP, oknum petugas SPBU kemudian melakukan transaksi pembelian BBM sesuai nilai yang diminta oknum sopir. Dengan begitu, baik oknum sopir dan petugas SPBU mendapatkan keuntungan.
Petugas SPBU mendapat bayaran tunai dari sopir, sementara oknum sopir membayar BBM-nya dengan harga lebih murah, dan bisa menggunakan saldo yang tertera di kartu debit BBM mereka untuk membeli hal lain.
Ahok memastikan, Bank DKI telah memblokir KJP yang disalahgunakan tersebut. Dinas Pendidikan DKI, kata Ahok, kini tengah mengumpulkan bukti penyalahgunaan KJP dengan modus serupa.
"Kita kumpulin, kalau dapat lagi, langsung lapor polisi," ujar Ahok. (ren)
KJP Berlaku Juga untuk Mahasiswa, Ini Pertimbangan Ahok
"Sampai dia lulus, kita tetap biayai."
