Sumber :
- Dinas Pendidikan Jakarta
VIVA.co.id
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menolak usulan Wakil Dewan Wakil Perwakilan Rakyat Daerah DKI Abaraham Lunggana alias Haji Lulung soal pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diberikan langsung kepada pihak sekolah untuk menghindari pemakaian yang menyimpang.
"Oh itu tidak bisa, kebijakan yang ada adalah memberikan KJP langsung peserta didik atau siswa yang tidak mampu agar bantuan langsung mereka terima tanpa perantara. Mereka (siswa) yang harus mendapat perhatian langsung dari Pemprov DKI," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa 4 Agustus 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Janji Haji Lulung Jika Kalahkan Ahok
"Oh itu tidak bisa, kebijakan yang ada adalah memberikan KJP langsung peserta didik atau siswa yang tidak mampu agar bantuan langsung mereka terima tanpa perantara. Mereka (siswa) yang harus mendapat perhatian langsung dari Pemprov DKI," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa 4 Agustus 2015.
Menurut Djarot, jika DPRD mendesak agar pihak sekolah ikut terlibat dalam mekanisme KJP, akan lebih baik jika sekolah berperan dalam pengadaan barang-barang keperluan siswa yang disediakan melalui koperasi.
Djarot menjelaskan, pihak sekolah dapat membeli barang-barang kebutuhan dari pusat perbelanjaan dengan harga terjangkau seperti di Pasar Asemka.
"Sekolah bisa beli barang-barang di Asemka kan di sana murah, lalu dijual di koperasi. Nah nanti para siswa bisa beli dari sana menggunakan KJP jadi sekolah juga harus siap dan bekerja sama dengan Bank DKI untuk menyediakan alat pembayarannya," katanya.
Kendati demikian, rencana itu, kata Djarot masih harus dilakukan kajian lebih mendalam lagi karena belum tentu semua sekolah bersedia atau mampu untuk menerapkan sistem tersebut. "Harus dilihat dulu mana sekolah yang memang siap," ujar Djarot.
Sebagai salah satu pemerhati pendidikan, Djarot mengaku kecewa dengan banyaknya kasus penyimpangan pemakaian KJP saat ini.
"Seharusnya sama-sama menjaga agar KJP tidak dipakai diluar kebutuhan sekolah, itu sangat keterlaluan. Sama saja seperti misalnya kamu meminta ATM saya untuk beli macem-macem, memangnya itu boleh ? Ya jelas tidak kan," kata Djarot.
Sebelumnya Haji Lulung menyarankan pemberian KJP lewat sekolah karena banyaknya penerima KJP yang malah menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lain di luar keperluan pendidikan. Bukannya dipakai untuk membeli buku atau seragam, KJP malah digunakan untuk membayar fasilitas karaoke, membeli emas, pulsa, bensin, peralatan rumah tangga, dan hal lainnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Djarot, jika DPRD mendesak agar pihak sekolah ikut terlibat dalam mekanisme KJP, akan lebih baik jika sekolah berperan dalam pengadaan barang-barang keperluan siswa yang disediakan melalui koperasi.
