Ahok Kesal Ada Warga Memakinya 'Gubernur Kurang Ajar'

Seorang warga yang tak juga mengerti aturan pembatasan penarikan tunai KJP mencoba menarik seluruh dana KJP sebesar Rp1.500.000. Alih-alih mendapat besaran uang yang diinginkannya warga yang anaknya masih duduk di sekolah dasar itu hanya dapat menarik sebesar Rp50.000.  Untuk jenjang SD, Pemerintah Provinsi DKI memang membatasi penarikan tunai hanya bisa dilakukan maksimal sebesar Rp50.000 saja setiap 2 minggu.

"Saya sengaja taruh staf saya di ATM, sewaktu bapak itu ke luar dia marah-marah, 'kurang ajar' katanya si Ahok, 'dulu bisa tarik sejuta setengah, sekarang enggak bisa'," ujar Ahok menirukan laporan stafnya, di Balai Kota DKI, Kamis, 30 Juli 2015.

Ahok mengatakan, stafnya kemudian mencoba memberi pengertian, pembatasan itu untuk mencegah penyelewengan. Untuk itu, mulai tahun ini, DKI mendorong siswa penerima KJP lebih banyak menggunakan KJP untuk melakukan transaksi non-tunai ketika membeli berbagai macam perlengkapan sekolah.

Namun, bukannya menerima penjelasan itu, Ahok melanjutkan, warga itu malah bersikeras bahwa cara penggunaan KJP terbaik adalah menyerahkan sepenuhnya besaran dana KJP kepada orangtua siswa, kemudian mempercayakan orangtua siswa berbelanja keperluan sekolah sendiri untuk anak-anaknya. "Itu konyol kan," ujar Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI, kata Ahok, tidak akan mengembalikan mekanisme penggunaan KJP seperti saat program itu ia luncurkan bersama mantan Gubernur Joko Widodo di masa kampanyenya dulu.

Berdasarkan pengalaman, bila dana KJP diserahkan sepenuhnya secara tunai kepada orangtua siswa,  yang hampir seluruhnya warga tidak mampu, uang malah digunakan untuk berbelanja hal-hal yang tidak terkait keperluan sekolah anaknya. "Emaknya beli HP, bapaknya (memakai dana KJP) buat kawin lagi," ujar Ahok.