Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku kesal dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang meminta dirinya melaporkan uang makan hariannya.
Menurut Ahok, BPK mengharuskan Ahok menghitung secara detail hingga ke jumlah pembelian bumbu dapur yang digunakan, seperti cabai, bawang, garam dan lada.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Ahok, BPK mengharuskan Ahok menghitung secara detail hingga ke jumlah pembelian bumbu dapur yang digunakan, seperti cabai, bawang, garam dan lada.
Pria nomor satu di DKI tersebut justru meminta balik kepada BPK agar memeriksa seluruh pemakaian anggaran setiap pejabat publik yang ada di DKI dan juga Indonesia secara mendetail seperti yang dilakukan kepadanya.
Ia mengaku tidak takut jika BPK akan melakukan pemeriksaan khusus kepada DKI. Dia juga mempersilakan BPK melakukan investigasi.
"Mulai sekarang silakan saja periksa DKI sekencang mungkin. Kalau perlu bikin sampai saya masuk penjara. Tapi saya akan tuntut balik semua kabupaten/kota dan seluruh provinsi se-Indonesia untuk ikut diaudit dengan dasar pemeriksaan yang sama. BPK jangan kayak Allah Yang Maha Kuasa di negeri ini," kata Ahok.
Lembaga yang dipimpin Harry Azhar Azis itu memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belajana (APBD) DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014.
BPK menemukan adanya beberapa poin kelalaian Pemprov DKI Jakarta dalam mengurusi aset yang dimilikinya, seperti aset tanah seluas 30 hektare di Mangga Dua yang belum diawasi dengan baik.
BPK juga menemukan adanya kelebihan biaya premi asuransi Rp3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp3,05 miliar.
Gubernur Ahok mengaku tidak puas dengan penilaian yang diarahkan kepada Pemprov DKI ini. Terkait hal ini, Ahok akan menerapkan sistem keuangan yang baru di seluruh kegiatan adiministrasi DKI Jakarta. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pria nomor satu di DKI tersebut justru meminta balik kepada BPK agar memeriksa seluruh pemakaian anggaran setiap pejabat publik yang ada di DKI dan juga Indonesia secara mendetail seperti yang dilakukan kepadanya.
