- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
Hal inilah menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, yang telah membuat pihak penyelenggara acara, yang belakangan diketahui merupakan sebuah event organizer (EO) bernama Pradana Grasindo Convex, berani mencantumkan logo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di setiap media publikasi mereka.
"Surat itu cuma surat dukungan saja. Dia (EO) manfaatin karena ada kop surat Gubernur," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 Juni 2015.
Padahal, Ahok mengatakan, tidak semudah itu sebenarnya proses yang harus ditempuh bagi sebuah penyelenggara acara untuk mendapat dukungan formal dari Pemprov DKI.
Usai melakukan pengajuan, Ahok mengatakan, permohonan seharusnya dibahas di rapat pimpinan yang rutin diselenggarakan pada hari Senin pagi. Pada saat rapim itulah keputusan pemberian dukungan akan dibahas dengan melibatkan SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan acara.
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara para penyelenggara acara. Suatu acara yang didukung oleh pemerintah, kata Ahok, biasanya akan mendapat lebih banyak pengunjung dan peserta karena masyarakat menjadi lebih percaya kepada penyelenggara.
"Bisa ada masalah kalau ada yang seenaknya dikasih dukungan, kemudian ada yang merasa iri, 'kenapa gua enggak dikasih dukungan?," ujar Ahok.
Untuk mencegah hal serupa terulang, Ahok mengaku telah meminta wakilnya untuk tidak semudah itu membuat keputusan sepihak. Setiap keputusan, kata dia, harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan cara saling menyetor hasil notulensi rapat/pertemuan selayaknya cara yang ia lakukan saat memimpin Jakarta bersama mantan Gubernur Joko Widodo.
"Saya udah bilang ke Pak Wagub, ke depannya saya dan Anda itu harus seperti saya dan Pak Jokowi, enggak ada salah paham," ujar Ahok.
Masalah pemberian izin dan dukungan terhadap penyelenggaraan acara Pesta Rakyat Jakarta Senayan mencuat belakangan setelah acara yang diadakan oleh pihak swasta itu diketahui bermasalah.
Kemarin malam, para pelaku UMKM yang menjadi peserta acara memprotes ketidaksamaan dan tingginya biaya penyewaan kios yang kemudian ternyata tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapat.
Bahkan siang tadi, lokasi penyelenggaraan acara tergenang banjir yang kemudian menyebabkan pihak penyelenggara terpaksa memutus sambungan listrik karena khawatir instalasi listrik tergenang. Hal ini menyebabkan kerugian kepada para peserta yang telah membayar.
Sebelumnya, Ahok sempat mengatakan bahwa Pemprov DKI sebenarnya tidak mau memberi dukungan terhadap penyelenggaraan acara itu karena penyelenggara acara, disinyalir hanya ingin mencari keuntungan dengan jalan mencatut nama Pemerintah Provinsi DKI.
"Mereka (EO acara) cuma mau cari untung. Makanya saya bilang ke Pak Wagub, kamu enggak bisa lagi kayak gini. Saya sudah tegur Pak Wagub. Sebetulnya Wagub itu secara jujur menyalahi aturan. Wagub tidak bisa mengeluarkan surat izin atas nama Pemprov. Yang berhak mengeluarkan izin itu hanya gubernur," ujar Ahok, Senin siang di Balai Kota DKI.
