Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencurigai keaslian ijazah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya. Dalam waktu dekat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan memeriksa kembali data dan kelengkapan ijazah seluruh PNS.
"Saya koordinasi dengan BKD untuk memeriksa data, jadi bisa dilihat sesuai atau tidak dengan jabatannya, ada tidak yang gunakan jabatan palsu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Rabu 27 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kampus Dinonaktifkan, GICI: Ini Seperti Teror
"Saya koordinasi dengan BKD untuk memeriksa data, jadi bisa dilihat sesuai atau tidak dengan jabatannya, ada tidak yang gunakan jabatan palsu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Rabu 27 Mei 2015.
Djarot mengatakan, jika dalam pemeriksaan data itu ditemukan PNS atau pejabat DKI yang memakai ijazah palsu atau ijazah hasil beli, maka akan diberikan sanksi tegas. "Kalau itu (ijazah palsu) digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, ya kita lorot (turunkan)," kata Djarot.
Mantan wali kota Blitar itu tidak terima jika seseorang menggunakan sebuah gelar palsu yang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Menurut dia, gelar tinggi seperti professor tidak pantas diperjualbelikan.
"Masa gelar professor dijual, itu kan kepangkatan. Professor atau guru besar itu sulit sekali didapatkan, harus melakukan penelitian, mengajar dan pengabdian ke masyarakat, bukan hanya sekolah saja," kata Djarot.
Sebagai hukuman, Djarot meminta agar ke-18 nama universitas penyedia ijazah palsu dibuka kepada publik, dengan begitu tidak ada lagi masyarakat dan instansi pemerintahan atau perkantoran yang tertipu.
"Buka saja semua namanya, supaya masyarakat tahu dan tidak tertipu oleh universitas abal-abal itu," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Djarot mengatakan, jika dalam pemeriksaan data itu ditemukan PNS atau pejabat DKI yang memakai ijazah palsu atau ijazah hasil beli, maka akan diberikan sanksi tegas. "Kalau itu (ijazah palsu) digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, ya kita lorot (turunkan)," kata Djarot.
