- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengakui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dijadikannya sebagai sebuah program unggulan pada saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012 bersama pasangannya saat itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, selalu bermasalah sejak awal penerapannya.
"KJP sudah bermasalah sejak dulu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat memberikan arahan dalam acara Pembukaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta bersama Women for the World Foundation di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 7 Mei 2015.
Ahok mengatakan, sebenarnya program KJP dirancang untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.
Namun, kenyataannya dana yang disalurkan melalui program itu selama ini malah lebih sering digunakan untuk keperluan-keperluan lain di luar keperluan pendidikan. Seperti membeli perangkat televisi untuk disimpan di rumahnya, atau bahkan melakukan pembelian perangkat telepon pintar.
"Emak bapaknya yang tarik duitnya," kata Ahok.
Maka dari itulah, mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan dalam program KJP.
Sebelumnya dana bantuan pendidikan sebesar Rp180.000 hingga Rp240.000 bisa ditarik secara langsung melalui ATM dari rekening siswa penerima bantuan. Maka mulai tahun ini, dana bantuan itu tidak akan lagi bisa ditarik melalui ATM, namun hanya bisa digunakan untuk secara langsung melakukan pembelian barang-barang yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan siswa.
Pembeliannya hanya bisa dilakukan melalui mekanisme transaksi elektronik untuk mencegah penyalahgunaan kembali terjadi. Sistem seperti ini, akan diterapkan pertama kali pada saat pameran buku Ikatan Penerbit Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2015 mendatang.
"480.000 siswa bisa beli buku pelajaran secara debet di situ," jelas Ahok. (one)
Ahok Usul Pemegang KJP Tidak Terima PIP
Hal ini agar distribusi dana PIP dapat adil.
