- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, optimistis PT. Transportasi Jakarta dan operator-operator angkutan umum di Jakarta akan mencapai kata sepakat pada akhir bulan ini terkait besaran pembayaran sistem 'rupiah per kilometer' yang akan diterima oleh operator-operator angkutan umum.
"Akhir Mei ini kita harap penentuan besaran pembayarannya selesai," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 5 Mei 2015.
Penentuan besaran pembayaran itu, kata Ahok, dilakukan melalui mekanisme lelang. "Jadi dasar hukumnya mesti lelang dulu. Kalau enggak ada lelang, kita bisa masuk penjara," kata Ahok.
Ahok tidak mempermasalahkan jika beberapa operator enggan beroperasi di bawah manajemen PT. Transportasi Jakarta.
Pemprov DKI, kata Ahok, pada tahun ini akan terus melakukan pembelian bus sehingga armada bus yang beroperasi di jalur busway akan terus bertambah. Dengan cara ini, operator-operator bus yang beroperasi di luar jalur busway diperkirakan akan terancam kelangsungan usahanya.
Penumpang diharapkan akan lebih memilih bus-bus yang beroperasi di jalur busway karena memiliki rute yang menjangkau seluruh Jakarta tanpa waktu tunggu penumpang, serta tarif yang terjangkau karena Pemprov DKI memberikan subsidi tiket untuk penumpang melalui mekanisme PSO (public service obligation) yang diberikan kepada PT. Transportasi Jakarta.
"Kalau orang enggak mau ikut, ya silakan. Kita sudah ada hitungan bisnisnya," tambah Ahok.
Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Emanuel Kristanto, menambahkan, mekanisme lelang dilakukan dengan cara menawarkan besaran harga yang akan dibayarkan kepada operator-operator angkutan umum.
Sementara ini, besaran pembayaran yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI melalui PT. Transportasi Jakarta adalah antara Rp14.000 hingga Rp15.000 untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh oleh bus-bus yang dimiliki operator.
Bila beberapa operator tidak setuju, maka Dishubtrans DKI tidak akan mengizinkan kendaraan-kendaraan umum yang dimiliki oleh operator-operator itu untuk beroperasi di dalam jalur busway.
Untuk operator APTB, Pemprov DKI bahkan akan melarang bus-bus yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit itu untuk memasuki kota Jakarta. Operator bus APTB, bila tidak setuju dengan sistem pembayaran itu, hanya diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dari terminal di kota keberangkatannya ke halte busway terluar yang ada di dalam kota Jakarta.
"Sekarang sedang kami pikirkan caranya supaya perputaran balik bus-bus itu di halte terluar tidak menyebabkan kepadatan lalu lintas di daerah-daerah perbatasan," jelas Emanuel saat dihubungi melalui sambungan telepon kemarin.
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
