Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali melontarkan ancaman kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini, Ahok, sapaan Basuki, mengancam akan memecat 60 persen pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI.
"Mau saya pindahin saja ke dinas lain," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat memberikan pengarahannya kepada para pegawai Dispenda DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 30 April 2015.
Ahok beralasan, Dispenda DKI merupakan salah satu SKPD Pemprov DKI dengan jumlah pegawai terbanyak. Namun SKPD itu, kata Ahok, masih belum bisa menunjukkan kinerja yang baik. Dispenda DKI tidak pernah berhasil membuat Pemprov DKI mencapai target penerimaan pajaknya selama 3 tahun terakhir.
Menurut Ahok, itu disebabkan oleh karena masih banyaknya pegawai Dispenda yang sering 'bermain' dengan cara memanipulasi data wajib pajak dan menerima sogokan dari para wajib pajak yang ingin data kewajiban membayar pajaknya disamarkan.
"Makanya saya tidak mau Dinas Pajak ini menjadi terlalu gemuk. Kalau gemuk tetapi banyak yang nyolong, ya buat apa," ujar Ahok.
Selain itu, Ahok mengatakan, Pemprov DKI dalam waktu dekat akan segera menerapkan sistem pajak online. Ia ingin penerapan sistem yang ditargetkan bisa mengoptimalkan potensi pendapatan pajak DKI itu tidak dihambat oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan merekayasa penerimaan pajak DKI.
Ahok mengaku tidak memedulikan persepsi bawahannya dengan mengeluarkan ancamannya yang untuk kesekian kalinya ini. Ia sudah terlanjut mendapat 'rapor merah' dari DPRD DKI karena rendahnya serapan anggaran DKI di tahun 2014.
"Kalau Bapak dan Ibu enggak suka, silakan saja mulai berkampanye supaya saya tidak dipilih lagi di Pilgub tahun 2017," kata Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, Ahok mengatakan, Pemprov DKI dalam waktu dekat akan segera menerapkan sistem pajak online. Ia ingin penerapan sistem yang ditargetkan bisa mengoptimalkan potensi pendapatan pajak DKI itu tidak dihambat oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan merekayasa penerimaan pajak DKI.
