- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI tahun 2016 tidak akan kembali menemui jalan buntu atau mengalami deadlock seperti penyusunan APBD tahun ini. Ahok mengatakan, APBD tahun mendatang akan disusun dengan menggunakan Peraturan Daerah.
"Tadi Pak Presiden, Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi) sudah sepakat akan menjaga supaya APBD DKI tahun 2016 supaya menggunakan Perda," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, sekembalinya dari Istana Negara pada Selasa, 14 April 2015.
Ahok menjelaskan, dengan menggunakan Perda, APBD tahun mendatang akan disusun dengan menggunakan pagu anggaran baru yang disetujui pemerintah eksekutif dan dewan. Penyusunan APBD tidak akan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya seperti yang terjadi pada tahun ini.
Hanya saja, Ahok mengatakan, karena Perda merupakan produk hukum hasil kesepakatan bersama antara pemerintah eksekutif dan legislatif, maka penerbitan Perda APBD DKI 2016 tetap berada di tangan DPRD DKI.
"Semuanya masih tergantung DPRD. Makanya tahun depan, semuanya harus sama-sama minum 'obat'. Kalau dosisnya beres, ya proses pengesahan APBDnya pasti oke," ujar Ahok.
Kendati demikian, Ahok kembali menyatakan keyakinannya bahwa dewan, tidak akan terlalu banyak memberikan penentangannya pada proses penyusunan APBD pada tahun mendatang.
Pada penyusunan APBD tahun ini, Ahok mengatakan, dewan mulai bersuara pada saat menyadari anggaran-anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang diselipkannya tidak disertakan di dalam dokumen APBD 'versi Pemprov DKI yang dikirimkan ke Kemendagri.
Dari titik itulah dewan memberikan perlawanannya hingga pelayangan hak angket menyatakan Ahok positif bersalah karena telah mengirimkan dokumen APBD dengan rincian berbeda yang telah disetujui oleh DPRD kepada Kemendagri.
Pakai Smartcity
Untuk penyusunan APBD DKI tahun 2016, saat ini telah dimulai dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di seluruh wilayah Jakarta. Ahok mengatakan, Pemprov DKI telah meminimalisir kemungkinan anggota dewan menyisipkan anggaran titipan ke dalam Rencana Kerja Daerah yang disusun oleh masing-masing wilayah.
Hal itu dimungkinkan berkat dimulainya penggunaan sistem Musrenbang elektronik (e-Musrenbang) di mana setiap hasil Musrenbang yang telah dilakukan, diunggah oleh Pemprov DKI ke aplikasi Jakarta Smart City (http://smartcity.jakarta.go.id).
"Semua kita taruh di smart city, jadi orang bisa lihat kelurahan ini ajukan apa, kelurahan itu ajukan apa. Semua sangat jelas," ujar Ahok
Hasil dari Musrenbang yang telah terkumpul itu, pada akhirnya akan digunakan untuk menyusun rancangan APBD dari pemerintah eksekutif atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) pada Juni atau Juli mendatang.
Pada saat penyusunan KUAPPAS itulah, Ahok mengatakan, Dewan biasanya mulai berusaha memasukkan anggaran siluman dengan cara meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan mark up atau menyisipkan anggaran pokok pikiran.
Namun dengan digunakannya sistem e-musrenbang, Ahok mengatakan, peluang itu menjadi sepenuhnya tertutup. Pemprov DKI akan dapat dengan mudah mendeteksi anggaran di dalam KUAPPAS yang sebelumnya tidak pernah tercantum dalam hasil Musrenbang yang ditampilkan di aplikasi Jakarta Smart City.
Dengan begitu, APBD DKI tahun 2016 yang ditargetkan untuk telah bisa disahkan oleh dewan pada penghujung tahun 2015, akan sepenuhnya murni merupakan cerminan anggaran yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam Musrenbang.
"Kami terbuka. Enggak mungkin orang bisa ganti-ganti anggaran sembarangan. Saat ada yang berusaha masukin, akan ketahuan. Kalau sampai ada oknum yang enggak mau tanda tangan kasih persetujuan, akan kami sampaikan. Kan semuanya sekarang terbuka, transparan," ujar Ahok.
