- REUTERS/Beawiharta
"Tapi bukan kekuasaannya yang kita perluas. Tanggung jawabnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 31 Maret 2015.
Ahok menjelaskan, tahun 2014, DKI telah memulai kebijakan ini dengan mengumpulkan 8 kepala daerah di Wisma Nusantara pada tanggal 17 September 2014.
Pada saat itu, Ahok meminta mereka menyusun proposal pengajuan dana bantuan bagi keperluan pembangunan infrastruktur di wilayah yang mereka pimpin. Hanya saja, Ahok mengamanatkan pada waktu itu, infrastruktur yang ingin mereka bangun harus memiliki kaitan dengan DKI.
Ahok mengatakan, itu harus dilakukan karena berbagai permasalahan di DKI seperti banjir atau kemacetan, sebenarnya secara tidak langsung terkait dengan kondisi yang terjadi di daerah-daerah penyangganya.
Daerah-daerah penyangga pun menyambut baik tawaran itu. Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, misalnya, mengunjungi langsung Balai Kota DKI pada Kamis, 26 Maret 2015 untuk meminta kepastian pemberian dana sebesar Rp74,8 miliar yang salah satunya akan digunakan untuk merevitalisasi Terminal Pondok Cabe yang merupakan terminal pengganti Lebak Bulus.
Ahok menyebut, daerah-daerah penyangga memang memiliki dana yang terbatas. Maka dari itulah, ia meminta agar daerah-daerah penyangga itu untuk juga tidak segan-segan mengajukan proposal permintaan bantuannya.
Dana bantuan untuk daerah-daerah penyangga itu, kata dia, akan dimasukkan dalam anggaran bantuan hibah dalam APBD DKI tahun 2015 yang rinciannya saat ini masih dalam tahap penyusunan.
"Tangerang sudah minta Rp1,2 triliun buat perbaikan Jalan Daan Mogot tembus ke Tangerang. Ya kita kasih. Asal DED (detailed engineering design)-nya bener. Bekasi juga minta Rp412 miliar. Selama DED-nya oke kita kasih," jelas Ahok.
![vivamore="Baca Juga :"]
