- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Lembaga survei Populi Center mengadakan jajak pendapat seputar persepsi sosial masyarakat mengenai Pemerintahan di DKI Jakarta, terkait kasus APBD 2015, Kamis, 19 Maret 2015.
Survei yang dilakukan itu menunjukkan hasil 42, 6 persen masyarakat Jakarta masih percaya kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sementara kepercayaan publik terhadap DPRD Jakarta hanya 7,4 persen.
Jajak pendapat dilakukan dalam periode 11-15 Maret 2015 di 6 wilayah DKI Jakarta yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.000 responden terpilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin error 3,09 persen.
Hasil lainnya, upaya Ahok melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK ternyata sesuai dengan harapan publik. Sementara lebih dari seperempat masyarakat Jakarta berharap DPRD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan ada tidaknya penyelewengan APBD DKI.
Mengenai tingkat kepuasan masyarakat, hasil survei menunjukkan 70,4 persen masyarakat Jakarta puas dengan kepemimpinan Ahok. Sementara 51,8 persen masyarakat Jakarta menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka.
Ketua Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, anggota DPRD DKI kurang aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta. Sementara keputusan yang dibuat hanya mewakili kepentingan sejumlah elite di DPRD DKI saja.
Menurutnya, masyarakat akan cenderung menghukum secara moral, jika oknum-oknum DPRD DKI yang melakukan korupsi. "Karena itu etika dan kehormatan anggota DPRD DKI harus dijaga, sehingga anggota lain yang punya komitmen bersih dan baik untuk membangun Jakarta tidak terkena imbasnya," kata dia.
Nico menambahkan, public trust yang tinggi tentu akan menjadi modal politik paling berharga untuk mengatasi tekanan dan ancaman dari kekuatan politik formal. (one)
![vivamore="Baca Juga :"]
