- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Taufik berdalih, anggaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima bukan usulan mereka, sehingga tak masalah bila diberikan.
"Tidak masalah, itu usulan malah dari eksekutif. Kami dikasih opsi apakah akan naik 25 atau 20 persen. Dan ini bukan usulan kami," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 17 Maret 2015.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. Dia menjelaskan, usulan tersebut diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengimbangi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta yang bombastis.
"Itulah usulan mereka (eksekutif) untuk mengimbangi TKD mereka yang besar. Sekarang gaji kita tinggal Rp25 juta dari Rp30 juta setelah dipotong pajak. Saya enggak masalah juga kalau dipotong, lagian juga itu (tunjangan rumah) belum keluar," tambahnya.
Dia menjelaskan, sampai saat ini anggota dewan hanya menerima Rp15 juta setiap bulan. Sedangkan anggaran tunjangan perumahan rencananya akan diberikan Rp15 juta.
Prabowo mengatakan, kebijakan pemberian TKD yang dicanangkan Basuki atau akrab disapa Ahok sebenarnya timpang. Karena tugas dan tanggungjawab yang dimiliki legislatif dan eksekutif sama.
"Kami setara eselon 1 gaji Rp30 juta sedangkan Sekda Rp98 juta. Porsi tanggungjawab sama. Tapi yang jelas kami tidak gajian aja tenang," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok menjelaskan, anggota DPRD DKI Jakarta memiliki gaji yang fantastis, sehingga mereka terbiasa hidup mewah. Untuk itu akan dilakukan penghematan dengan memotong tunjangan bagi mereka.
"Anggota DPRD itu gajinya gede-gede loh. Anggaran untuk rumah saja bisa mencapai Rp 30 juta. Makanya mau aku coret nanti. Enggak usah dikasih, kebiasaan hidup enak," tegas Ahok beberapa waktu lalu. (ren)
Penelitian: Ternyata Gaya Ceplas-ceplos Ahok Justru Disukai
Gaya bicara Ahok yang blak-blakan lebih disukai masyarakat
