Ahok Tuduh Bawahannya Sekongkol Membegal APBD

"Ada main SKPD, sama DPRD. Makanya banyak yang

rasional," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 Maret 2015.

Kementerian Dalam Negeri telah mengembalikan hasil evaluasinya terhadap APBD DKI tahun 2015 kepada Pemprov DKI pada tanggal 12 Maret 2015.

Dalam surat keputusan Mendagri bernomor 903-681/2015 itu, Kemendagri memberikan hasil evaluasinya sebanyak 128 halaman kepada dokumen APBD DKI. Evaluasi dilakukan terhadap anggaran yang nilainya terlalu besar atau dianggap tidak wajar.

Salah satu anggaran yang dianggap tidak wajar adalah belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer untuk keperluan penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nilai pengadaan untuk penganggaran itu adalah Rp1.518.000.000.

Selain itu, Kemendagri juga menemukan adanya belanja modal pengadaan UPS/stabilizer senilai Rp118.800.000 untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi informatika dan kehumasan di Sudinkominfomas Jakarta Timur.

Ahok mengatakan, bukan tidak mungkin dalam dokumen APBD versi Pemprov DKI itu masih ada beberapa dana siluman lainnya yang merupakan hasil kongkalikong antara oknum SKPD dan DPRD.

Maka dari itulah, Ahok akan melakukan evaluasinya sendiri terhadap dokumen APBD itu dalam waktu tujuh hari yang diberikan oleh Kemendagri untuk membahas hasil evaluasi itu dengan Banggar DPRD.

"Mau kami sisir lagi pakai

. Tinggal saya

kata kuncinya, nanti langsung ketahuan," ujar Ahok. (ase)

![vivamore="

:"]

[/vivamore]