Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Perseteruan Pemerintah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta semakin memanjang setelah muncul wacana hak angket jilid dua yang akan dilayangkan DPRD DKI.
Serangan baru DPRD ke Ahok itu menggunakan senjata masalah penerimaan bantuan corporate social responsibility (CSR) oleh swasta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, tidak gentar dan tidak takut dengan ancaman DPRD DKI dalam mempermasalahkan CSR.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Serangan baru DPRD ke Ahok itu menggunakan senjata masalah penerimaan bantuan corporate social responsibility (CSR) oleh swasta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, tidak gentar dan tidak takut dengan ancaman DPRD DKI dalam mempermasalahkan CSR.
Karena menurut Ahok, sejak era pemerintahannya dan mantan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah lagi menerima bantuan CSR dalam bentuk uang tunai.
Bantuan CSR selalu diberikan dalam bentuk pemberian barang seperti truk-truk sampah yang seringkali diterima Dinas Kebersihan DKI, atau bantuan perabotan rumah tangga yang diberikan kepada warga penghuni rusun yang sebelumnya direlokasi Pemprov DKI.
"Dari dulu saya begitu ketat soal penerimaan CSR. Perusahaan tidak boleh kasih CSR kepada kami dalam bentuk kontan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 Maret 2015.
Wacana pelayangan hak angket terkait penerimaan bantuan CSR oleh Pemprov DKI pertama kali mengemuka dari pernyataan yang disampaikan anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syarif, dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan di Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu, 15 Maret 2015.
Syarif mengatakan pembentukan tim angket baru diperlukan karena pelayangan hak angket yang saat ini sedang dilakukan tidak khusus menyelidiki mengenai pengelolaan dana CSR yang dilakukan oleh Pemprov DKI. (one)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena menurut Ahok, sejak era pemerintahannya dan mantan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah lagi menerima bantuan CSR dalam bentuk uang tunai.
