Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah telah mengunci sistem e-budgeting, sebelum dilakukan pembahasan anggaran bersama legislatif.
"Sampai sekarang, bisa kok di masukin anggaran. Bisa diubah. Sekarang buktinya jadi gini. Sudah diketok palu, sudah ke Mendagri, balik lagi, masih boleh diubah
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Sampai sekarang, bisa kok di masukin anggaran. Bisa diubah. Sekarang buktinya jadi gini. Sudah diketok palu, sudah ke Mendagri, balik lagi, masih boleh diubah
gak
APBD? Masih boleh," ujar Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Jumat 13 Maret 2015.
Sebelumnya, pansus hak angket DPRD DKI menuduh Pemprov DKI sengaja mengunci sistem e-budgeting, sebelum Pemprov DKI melakukan pembahasan APBD dengan DPRD.
"Jadi, sekarang maunya apa Mereka?
Masukin
tujuh hari,
masukin
ini. Makanya, saya bilang sama orang Jakarta, Anda mau nggak beli
scanner
3 M (miliar). Beli alat fitness untuk 1-2 sekolah 3 M, beli e-SMS 5 M dikopi lagi. Masa bikin System Management Sekolah udah 5 M, begitu mahal. Terus, tiap sekolah harus bayar 5 M 5 M lagi. Kalian mau gak?" ujarnya. (asp)![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
gak
